Raker DPRD Siantar dan Dikjar Alot, Terungkap SMPN 1 Belum Layak Sekolah Unggulan

SN, Siantar | Rapat kerja (Raker) komisi II DPRD Kota Pematangsiantar dengan Dinas Pendidikan (Disdik) kota Siantar, Kamis (14/11/2019), berjalan alot.

Pasalnya, beberapa anggota komisi II merasa terkejut saat mendengar penjelasan Rosmayana selaku sekretaris Disdik yang mengatakan bahwa 8 (delapan) standart sekolah unggulan belum terpenuhi di SMP Negeri 1 Pematangsiantar, sehingga belum layak menjadi sekolah unggulan.

Meski belum layak, SMPN 1 telah ditetapkan sebagai sekolah unggulan di Kota Siantar melalui Peraturan Walikota (Perwa) yang diterbitkan tiga tahun lalu, persisnya tahun 2016.

“Sudah Tiga tahun jadi sekolah unggulan. Dasar hukumnya melalui Perwa tahun 2016,” ucap Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Siantar, Rosmayana, ketika menjawab pertanyaan salah satu anggota Komisi II DPRD, Hendra PH Pardede.

Sontak, jawaban Rosmayana itu membuat sejumlah anggota Komisi II DPRD Siantar sedikit bingung. Saling pandang-pun terjadi. Sebab, para anggota dewan itu merasa lembaganya tidak pernah diberitahu, kalau SMPN 1 sudah ditetapkan sebagai sekolah unggulan.

Hendra Pardede misalnya. Ia terkesan masih kesal dengan kebijakan yang tidak didukung secara penuh oleh pemangku kepentingan, salah satunya oleh DPRD.

Karena tidak diberitahu, dukungan anggaran untuk SMPN 1 tidak maksimal. “Ada apa ini? Bagaimana ada (sekolah) unggulan kami gak tahu. Dukungan dananya juga, gimana ini?” ujar Hendra dengan kesan bertanya.

Terhadap hal itu, Hendra yang cukup tertarik membahas keberadaan SMPN 1, mengatakan, untuk menjadikan sekolah unggulan dibutuhkan kerja keras dan konsentrasi yang ekstra. Hanya saja faktanya, kondisi SMPN 1 masih kekurangan sarana dan prasarana.

Sehingga, sambung Hendra, selayaknya dewan diberitahu, agar bisa menudukung SMPN 1 menjadi sekolah yang benar-benar sekolah unggulan. Sebab menurutnya, penetapan SMPN 1 sebagai sekolah unggulan, dipaksakan.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD, Ferry SP Sinamo mengaku malu dengan SMPN 1 yang dinyatakan sebagai sekolah unggulan. Tetapi sekolah itu tidak memenuhi standart sebagai unggulan. Untuk itu, Ferry meminta Perwa tentang penetapan SMPN 1 sebagai sekolah unggulan ditinjau kembali.

“Saya jadi malu. SMP 1 sekolah unggulan, tapi kriterianya (standartnya) tidak tercapai. Jadi perlu ditinjau Perwa itu, kalau kriteria itu belum dipenuhi,” sebut Ferry SP Sinamo.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Edy Noah Saragih mengatakan, sebagai sekolah unggulan, jam belajar di SMPN 1 lebih banyak dari sekolah lain. Untuk itu, Disdik memberikan honorarium kepada guru pembimbing tersebut. Yang tahun 2020 direncanakan anggarannya sebesar Rp 200 juta.

Adapun 8 standart sekolah unggulan itu, sebut Edy Noah, diantaranya, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Selanjutnya, menjelang berakhirnya pembahasan sekolah unggulan, anggota dewan sepakat, akan menerbitkan rekomendasi terkait dukungan untuk menjadikan SMPN 1 sebagai sekolah yang benar-benar sekolah unggulan.

“Ayo-lah, kita dukung SMPN 1 benar-benar menjadi sekolah unggulan. Agar 8 standart sekolah unggulan itu terpenuhi,” harap Hendra kepada rekan-rekannya di Komisi II DPRD Kota Siantar.

Sementara itu, Kepala Sekolah (kasek) SMP Negeri 1 Pematangsiantar, E. Saragih saat ditemui, Senin, (18/11/2019), mengatakan bahwa saat ini sarana dan prasarana sangat dibutuhkan SMP N 1 Siantar selaku Sekolah unggulan.

Oleh karenanya, kasek mengharapkan Pemko Pematangsiantar baik Eksekutif dan Legislatif agar merealisasikannya. ” Kami berharap Pemko Siantar agar secepatnya merealisasikan sarana dan prasarana, penunjang sekolah unggulan” harapnya. (AS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *