Menteri Agama di Minta Evaluasi Kinerja Kanwil Sumut Diduga Sistem Kelulusan Penyuluhan Agama Amburadul

SN – Deliserdang || Sistem kelulusan penyuluh agama Non PNS Di wilayah kementerian agama sumatera utara diduga Amburadul dan diminta kepada Kementrian Agama melakukan Evaluasi kinerja kanwil sumut , Hal tersebut dikatakan Oleh Misnan Aljawi.SH Ketua Fraksi PPP DPRD Deli Serdang dan Juga sekretaris DPC PPP Deli Serdang dikantornya, Minggu, (29/12/2019).

Pengumuman hasil seleksi tentang penyuluh agama islam non Pns masa bakti 2020 – 2024 Nomor.B- 8465/kw.02/6-a/kp.002/12/2019 yang di keluarkan oleh Kanwil sumut tanggal 23 desember 2019 menuai protes dari kalangan penyuluh agama karena amburadul dan carut marut.

Hal itu disebabkan hasil kelulusannya ada namanya dauble. salah satunya adalah satu orang nama yang lulus dari kecamatan galang dan lulus juga dari kecamatan percut seituan.

Sistem kelulusan tidak sesuai dengan tempat tinggal di mana calon penyuluh berdomisi, ada yang dari pakam lulus dan di tugaskan di hamparan perak padahal masih banyak calon penyuluh yang dari hamparan perak tidak lulus.

Yang paling sangat mengherankan, yaitu penyuluhan yang di utamakan adalah tamatan S1 Agama bukan SMA. tapi kenyataannya banyak tamatan S1 agama tidak lulus malah tamatan SMA lulus inilah bukti yang membuat sistem kelulusan penyuluh amburadul.

Tidak hanya itu saja, Misnan Aljawi juga mengungkapkan jika ada beberapa hal yang sangat tidak sesuai dengan hasil seleksi kelulusan yaitu.

  1. Adanya beberapa nama penyuluh lama yang tidak berkompeten di bidang nya dan sama sekali tidak aktif dalam kegiatan penyuluhan dan sangat tidak layak di angkat kembali menjadi penyuluh namun bisa kembali lulus seleksi, padahal masih banyak calon penyuluh lain yg lebih layak dan berkompeten di bidang agama namun tidak lulus seleksi.
  2. Yang Kedua menurut surat edaran direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam kementerian Agama republik Imdonesia Nomor B.4711/ set.III.III/ HM.00/ 11 / 2019 tanggal 21 Nopember 2019 /Tentang perubahan tanggal ujian tertulis dan wawancara itu hanya intruksi perubahan dari tanggal 6 desember 2019 menjadi 8 desember 2019 saja, tidak ada instruksi yang lain.namun Kanwil sumut meneruskan surat edaran tersebut di tambah tentang pengambil alihan kelulusan dari KAKANDEPAG ke kanwil sumut.
  3. Yang ketiga bahwa selama ada penerimaan penyuluh agama islam non pns dari awal pertama dulu tidak pernah kanwil yang memutuskan kelulusannya .tetapi di bawah naungan KAKANDEPAG kabupaten dan kota .
  4. Yang ke empat, saya sudah cek ke beberapa propinsi bahwa kelulusan penyuluh agama islam non pns itu cukup di bawah naungan KAKANDEPAG saja .
  5. Yang ke lima ada terindikasi dan tercium tidak sehat dan tidak transfaran tentang seleksi kelulusan ini

Kelima kalimat tersebut langsung dicekam keras oleh Misnan Aljawi Sebagai Ketua fraksi PPP DPRD Deli Serdang. dirinya juga meminta kepada Kanwil sumut Agar mengevaluasi ulang hasil kelulusan penyuluh agama non pns dan meminta kepada Dirjen binmas islam kementrian agama RI Untuk turun kelapangan menginvestigasi hasil ujian tersebut dan membatalkan hasil seleksi yang sudah di umumkan.

Tidak hanya itu Misnan Aljawi juga meminta dirjen binmas islam RI Untuk mengevaluasi kinerja kanwil sumut karena dengan semena-mena mencopot dan men non job kan pegawai pegawai di kementrian agama sumut.

Hal tersebut terjadi seperti baru baru ini mencopot KUA percut sei tuan yang tanpa ada alasan. tanpa ada kesalahan dan tanpa ada teguran mencopot KUA percut sei tuan dan di tempat kan sebagi staf biasa di kecamatan yang sama ini sudah melanggar ketentuan.

Biasa ketika ada mutasi atau pencopotan itu pasti ada teguran dulu jika ada kode etik yang di langgar di panggil dulu yang bersangkutan untuk mengklarifikasi.

Bukan semena mena langsung di copot dan masih banyak pencopotan dan pemutaran pegawai pegawai di wilayah kementerian agama sumut tanpa ada sebab menyebabkan yang jelas. (Sigit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *