Penandatanganan Persetujuan APBD dan 4 Ranperda Tobasa

Photo :Penandatanganan Persetujuan APBD TA 2020 dan 4 Ranperda Tobasa di gedung DPRD Tobasa, Jumat (29/11).

SN,Balige |Hasil pembahasan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020 dan empat ranperda pemerintah kabupaten Toba Samosir (Tobasa) disetujui dalam rapat paripurna DPRD Tobasa dipimpin oleh wakil ketua DPRD Tobasa Winner Sinambela.

DPRD Tobasa telah melaksanakan fungsinya dalam bidang anggaran, pembentukan peraturan daerah (Perda) dan telah menetapkan Keputusan Bersama dengan pemerintah kabupaten atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) pada Jumat (29/11).

Pembahasan Ranperda tentang APBD dengan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Tobasa, dengan nomor 09/DPRD/2019, nomor 100/65/PEM-KS/2019tanggal 29 November 2019, menghasilkan rincian sebagai berikut,

Dari pendapatan sebesar Rp 1.143.551.876.511,00 menetapkan belanja tidak langsung Rp 791.803.546.368,58 dan belanja langsung Rp 403.790.803.082,42 sehingga surplus/defisit Rp 52.042.472.940,00, Penerimaan pembiayaan Rp. 57.042.472.940,00 dengan Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5 milyar sehingga Pembiayaan netto Rp 52.042.472.940,00.

Pembahasan dan penetapan 4 ranperda Pemkab Tobasa, yaitu ranperda retribusi pelayanan tera dan tera ulang, ranperda perubahan ke dua perda nomor 7 tahun 2010 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, ranperda pemberdayaan perempuan, ranperda penyelenggaraan pendidikan di Pemkab Tobasa (inisiatif) DPRD Kabupaten Tobasa.

Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Tobasa, dengan nomor 10/DPRD/2019, nomor 100/66/PEM-KS/2019, tanggal 29 November 2019.

Hasil pembahasan dan penandatanganan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Toba Samosir dengan pemerintah kabupaten Toba Samosir terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dan 4 ranperda Pemkab Tobasa tersebut selanjutnya tersebut akan sesegera mungkin ditindaklanjuti pemerintah kabupaten ke gubernur Sumatera Utara untuk mendapatkan evaluasi dan persetujuan dari pemerintah yang lebih tinggi. (Jaya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *