Aksi Buruh Menuntut Dibubarkan BPJS Kesehatan

Siasatnusantara.com – SUMUT || Aksi unjuk rasa buruh beberapa organisasi buruh dan bergabung dalam satu wadah Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBDSU), melakukan unjukrasa ke Pemprov dan DPRD Sumut.

Pada hari Kamis (23/01/2020), APBDSU berdemonstrasi mengakibatkan akses jalan di depan DPRD Sumut tertutup oleh massa buruh yang berdemonstrasi.

Organisasi buruh yang tergabung dalam APBDSU menolak rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law, tentang Cipta Lapangan Kerja yang berkaitan dengan pekerja atau buruh.

Pimpinan organisasi buruh dalam APBDSU seperti Suhib Nuridho (Serbundo), Dahlan Ginting (Ketua SBBI Sumut), Anggiat Pasaribu (Ketua SPN Sumut), Ponijo (Sekjen KSBSI Sumut), Rintang Berutu SH (ketua SBMI Merdeka), Amin Basri.(Ketua KSPI Sumut), dan Juliani (Ketua SPR/Serikat Pekerja Rumahan Sumut).

Proses omnibus law yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap lebih mengorbankan pekerja/ buruh dengan naiknya iuran BPJS kesehatan.

Tujuan awal omnibus law untuk menarik minat investor,namun UU tersebut bertolak belakang dengan hukum ketenagakerjaan itu sendiri.

Omnibus Law lebih merugikan pekerja/buruh karena buruh dapat berpotensi kehilangan pesangon,yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Disamping itu penghapusan sanksi pidana dan pengawasan yang longgar justru akan memicu semakin banyaknya kasus ketenaga kerjaan, sementara masalah yang selama ini terjadi masih belum terselesaikan.

Kenaikan iuran BPJS kesehatan,semakin menambah beban berat bagi pekerja/buruh, karena upah minimum regional provinsi Sumatera yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan.

Setelah berorasi beberapa waktu, tiga orang anggota Komisi I DPRD Sumut yakni Meryl Saragih, Jonius Taripar Hutabarat, dan Rahmansyah Sibarani menerima belasan pimpinan buruh.

Dalam pertemuan itu Aliansi Organisasi Buruh menyerahkan pernyataan sikap APBDSU kepada anggota DPRD Sumut.
Beberapa poin penting pernyataan sikap APBDSU diantaranya, adalah ;

  • Menolak Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan.
  • Bubarkan BPJS Kesehatan,karena gagal menjalankan amanah.
  • Segera menuntaskan kasus-kasus Ketenagakerjaan yang telah disampaikan/ diadukan SP/SB ke Disnaker Provinsi Sumut dan Pengawas Ketenagakerjaan.

Selain itu APBDSU juga menuntut diadakan rapat dengar pendapat (RDP) yang mempertemukan pemerintah, asosiasi pengusaha, dan para buruh.

Terpisah Ketua SBBI (Serikat Buruh Bersatu Indonesia ) Dahlan Ginting mengharapkan Agar ” DPR-RI tidak meneruskan pembahasan rancangan undang-undang cipta lapangan kerja, jika merugikan pekerja/buruh” ujar Dahlan.( Gus )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *