Hakim Konstitusi Suhartoyo Diduga Memiliki Kepentingan Pribadi Dalam Memberikan Putusan Terkait Fidusia

MAHKAMAH KONSTITUSI

Siasatnusantara.com – Jakarta || Putusan Pengadilan terkait undang-undang fidusia menjadi pembicaraan hangat oleh masyarakat dan para pekerja Objek Jaminan Fidusia dimana mahkamah Agung memutuskan putusannya diduga tidak memiliki kepastian hukum yang tetap.

Dalam hal itu, Pimpinan Direktur Utama PT.Olivia Jaya Nusantara dan salah seorang Pendiri Asosiasi Perusahaan Jasa Pembiayaan Indonesia atas nama D.Martin Siahaan ST Angkat bicara dikantornya, Kamis, (09/01/2020)

D.MARTIN SIAHAAN ST DIREKTUR PT.OLIVIA JAYA NUSANTARA

Dirinya menduga jika pihak Mahkamah konstitusi sudah terlalu berani mengambil keputusan yang melanggar dan merubah undang undang fidusia no 42 tahun 1999 pasal 15 ayat 2

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 dengan Nomor Register Perkara : 18/PUU-XVII/2019, yang dimohonkan oleh Aprilliani Dewi, dkk.

Pihaknya, “Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan

Baca juga: Penangkapan Pekerja Objek Jaminan Fidusia Diduga Dipaksakan Oleh Polres Lhoksumawe

Permohonan tersebut diajukan oleh pasangan suami-isti Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Apriliani merupakan pemberi fidusia yang “katanya” mengalami kerugian langsung akibat penarikan objek jaminan fidusia.

Pertanyaannya : Pemilik Asli dari kendaraan itu siapa, Apakah tidak diperhatikan dahulu BPKB nya berada pada siapa?

Pembahasan tentang undang-undang fidusia sudah biasa dilakukan namun dalam perkara yang satu ini memang sebuah putusan aneh dimana Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan bahwa materi dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 memiliki persoalan konstitusionalitas. katanya, posisi debitur yang keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia lebih lemah karena kreditur dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan.

Pertanyaan:

1.Siapa lagi berani kasih kendaraan kepada si debitur jika memiliki hak yang sama dengan DP murah? Pasti semua mau…

2.Bagaimana jika pihak pengadilan yang kita lihat selama ini melakukan eksekusi Rumah, Lahan Eks HGU dan lain lain? bahkan lebih sering kita dapati terjadi tindak pidana seperti usir paksa dan pengerusakan. Apa mereka lebih sopan dari pada para Pekerja Objek Jaminan Fidusia?

“Putusan Itu, mengakibatkan hilangnya hak penerima fidusia seperti para finance dan para pekerja objek jaminan fidusia dan saya yakinkan para pengusaha seperti investor dari luar akan angkat kaki dari NKRI ini sehingga akan menimbulkan pengangguran yang sangat tinggi karena jika harus putusan pengadilan siapa yang bertanggung jawab atas benda bergerak tersebut menunggu putusan”. Pungkas Martin Siahaan

Lanjutnya lagi, pembuatan undang-undang tersebut kan sudah ditandatangani oleh presiden Republik Indonesia dimana isi dalam undang undang tersebut dikatakan ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ seperti bunyi putusan pengadilan langsung ke Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 tentang Fidusia

Mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pertanyaannya : Kenapa MK harus putusan Pengadilan lagi kan sudah jelas undang undangnya seperti di atas ? Ada apa dengan MK dalam mengambil Putusan ini dan mencoba merubah undang-undang tersebut?

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 menyatakan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji.

“Menurut UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda Tapi jika sudah tidak sesuai perjanjian kontrak yah sadar sendirilah dan harus dikembalikan”. pungkasnya lagi

Saya selaku Direktur PT. Olivia Jaya Nusantara meminta kepada Asosiasi pekerja Objek Jaminan Fidusia melakukan gugatan kepada Mahkamah konstitusi agar dalam mengambil tindakan tidak semena-mena mengganti yang namanya undang undang yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah memiliki ikrah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ seperti bunyi putusan pengadilan.

Pihaknya juga berharap agar para asosiasi perusahaan seperti APPI, SPPI, ataupun dari perusahaan jasa seperti APJPI atau pun P2CI yang diakui oleh pemerintah juga harus bersatu dan mengajukan kembali atau menguji kekuatan undang-undang fidusia tersebut agar pihak MK mengetahui kekuatan hukumnya tersebut dan melaporkan pihak pemberi putusan di mahkamah agung tersebut kepada presiden Ir.Joko Widodo karena diduga dalam melakukan putusan tidak lagi melalui kajian hukum yang jelas dan tidak memiliki kepastian hukum tetap”. tutupnya (Demo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *