kepala Desa Amplas Kec.Percut Sei tuan Diduga Kangkangin UU No.24 Tahun 2013

Medan siasatnusantara.com, 02 /01/ 2019

SN – MEDAN || Warga desa amplas kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang provinsi Sumatera Utara bernama Hendrik KS Simatupang diduga menggunakan atau memiliki 2 identitas kependudukan dalam waktu yang bersamaan.

Menurut keterangan warga setempat kepada wartawan media ini bahwa Hendrik KS Simatupang warga desa amplas kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang ini memalsukan identitasnya untuk mengelabui orang lain supaya tidak dikenal oleh warga lain.

“Dia itu kan orang sidikalang yang menggarap ke selambo ini dia itu sebenarnya marga Sianturi. Tapi entah kenapa bisa berubah namanya setelah di selambo ini, dia di sidikalang sudah bermarga siburian punya istri dan anak di selambo sini pun dia punya istri juga dan anak” ujar salah seorang warga selambo yang tidak mau namanya disebut yang mengaku mengenal beliau kepada wartawan.

Di tempat lain warga selambo yang tinggal di selambo mengaku bahwa dia mengenal Hendrik KS Simatupang ini sejak dari Jakarta dulu sopir di sana dia pernah memiliki kasus menabrak orang sampai meninggal sebanyak 3 orang sejak itu dia menghilang dari Jakarta kira-kira tahun 2005.

“Saya mengenal beliau dulu di pangkalan para sopir di Jakarta lantas ada kasus supir yang menabrak orang di jalan yang meninggal 3 orang dan sejak saat itu dia tidak nampak lagi bang saya yakin itu dia tapi saya tidak tahu siapa nama dia sebenarnya.” Ujar seorang warga Patumbak yang dulu menjadi sopir di Jakarta bersama dengan Simatupang kepada awak media.

Saat dikonfirmasi kepada kepala desa amplas kecamatan Percut sei tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Edy Purwanto, SH , bahwa sang kepala desa mengakui bahwa yang bersangkutan memang benar memiliki identitas kependudukan di desa amplas ini tepatnya di selambo Dusun III A Amplas.

“Saya tidak mengetahui bahwa sejak awal dia itu telah memiliki idensitas kependudukan di sidikalang. KK (kartu keluarga) itu bang dibuat tahun 2012 dia datang melalui kepala dusun saya untuk membuatkan KK ( kartu keluarga) tapi tanpa surat pindah” ujar kepala desa menjawab pertanyaan wartawan.

“Tapi tunggu nanti saya cek ke kantor dinas kependudukan catatan sipil Deli Serdang untuk memastikan kebenaran masalah ini”. ujarnya menutup wawancara dengan wartawan.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh oleh wartawan di lapangan bahwa terlihat ada 2 dokumen kartu keluarga yang berbeda nama namun diduga oleh warga pemiliknya orang yang sama.

Yakni Dokumen atas nama Hendrik KS SIMATUPANG beralamat di dusun 3A selambo, desa amplas Kabupaten Deli Serdang dan dokumen atas nama Parasian Siburian beralamat di Jumateguh desa jumateguh kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Dalam dokumen tersebut terlihat ada nama kedua orang tua di masing-masing dokumen yang sangat mirip.

Warga di selambo Dusun 3A merasa was-was atas adanya peristiwa dokumen ganda tersebut dan berharap pihak kepolisian dapat mengusut kasus ini dan mengungkap dugaan motif pembuatan kartu keluarga yang baru yang berbeda dengan kartu keluarga yang lama.

Sampai berita ini dinaikkan wartawan sudah mencoba menghubungi langsung dan mencari pihak yang disebutkan oleh warga tersebut yakni Hendrik KS Simatupang yang diduga memiliki 2 identitas kependudukan namun belum berhasil untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, Administrasi Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan).

Adapun bentuk-bentuk dari dokumen kependudukan tersebut, pada intinya meliputi antara lain  Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

dilansir dari laman disdukcapil kota Pontianak artikel yang berjudul “jerat pidana pemalsuan dokumen ditulis oleh ferdita” pada pokoknya menerangkan bahwa tindakan pemalsuan atau persetujuan dokumen kependudukan, ini juga dapat dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan  Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan  menyatakan:

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan / atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Setiap orang atau badan yang berhak tanpa izin, diterbitkan, dan / atau diterbitkan dokumen kependudukan dipidana dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.

Ketentuan Pemangkuan Kartu Tanda Penduduk Eleketronik dan dokumen kependudukan lainnya telah diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *