Pengelola Tambang Galian C di Batang Kuis Deliserdang Diduga Kebal Hukum

Siasatnusantara.com – Deli Serdang || Kegiatan penambangan galian C Ilegal di Batang Kuis Desa Sena Dan Desa Baru, Kabupaten Deliserdang yang terindikasi tidak punya izin seolah-olah kebal hukum. Sehingga kegitan galian C tetap berjalan dengan aman tanpa ada rasa cemas sedikitpun.

“Para pengelola tambang galian C terlihat nekat beroperasi meski ditengarai belum mengantongi izin penambangan dari dinas Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Sumatera Utara,” kata Martin Siahaan, salah satu penggiat lingkungan hidup di Medan, Rabu (22/01/2020).

Maraknya kegiatan galian C yang diduga tanpa izin ini mengakibatkan kerusakan lingkungan dan alam menjadi hancur. Masyarakat menjadi korban dari ulah tangan-tangan oknum yang tak bertanggung jawab itu.

“Lebih mirisnya lagi, akibat pengerukan sawah yang dilakukan secara terus menerus membuat kubangan semakin dalam layaknya bendungan penahan air sudah menelan korban anak anak sebanyak dua kali,” ucap Martin Siahaan,ST

Meski terus disorot dan telah menjadi polimik ditengah masyarakat, namun penambangan galian C diduga tak berizin alias ilegal tetap saja beroperasi di Batang Kuis Desa Sena Dan Desa Baru, Kabupaten Deliserdang.

“Pelakunya kebal hukum, bahkan kian hari kian menjadi-menjadi. hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan serius dari pihak terkait. Sehingga membuatnya tetap mengoperasikan pertambangan, meskipun tanpa izin,” urai Martin lagi.

Berdasarkan Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

“Kemudian berdasarkan Pasal 68 ayat (1) disebutkan luas wilayah untuk satu IPR kepada perseorangan paling banyak 1 haktare, kelompok masyarakat paling banyak 5 haktare dan kepada koperasi paling banyak 10 haktare,” jelas Martin.

Tambang Galian C di wilayah Batang Kuis Desa Sena Dan Desa Baru, Kabupaten Deliserdang termasuk pertambangan korekan tanah PTPN, dan aparat penegak hukum diminta segera menindaki, begitu juga dinas terkait segera meneliti dampak lingkungan di lokasi tambang tersebut.

“Selain izin IUP dan IPR, pengelola juga harus memiliki izin khusus penjualan dan pengangkutan sesuai Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009,” tegas Martin.

Pengelola pertambangan termasuk galian C berdasarkan Pasal 96 UU No 4 Tahun 2009 memiliki 5 kewajiban diantaranya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

“Bila melakukan penambangan tanpa izin, merupakan perbuatan pengelola sudah dikategorikan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memerangi ‘illegal mining’. Selain itu perbuatan pengusaha dinilai sangat berpotensi dapat merusak sumber daya alam.

“Itu yang harus disidik pihak berwajib. Apakah pengelola telah memiliki IUP dan IPR serta izin penjualan dan izin pengangkutan,” tutup Martin (sgt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *