Aktivitas Penambangan Galian C Diduga Ilegal di Desa Onan Runggu IV, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara Meresahkan Masyarakat.

Siasatnusantara.com – Tapanuli Utara || Kegiatan penambangan galian C di Desa onan runggu IV, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara yang terindikasi tidak punya izin “Ilegal” seolah-olah kebal hukum. Dari pantauan awak media di lapangan pada 12-12-2019 lalu, kegiatan penambangan terlihat seakan-akan telah mengantongi izin dari pihak terkait.

Menurut informasi yang didapat dari masyarakat setempat, Galian c yang diduga ilegal tersebut ada (5) titik operasi. Modus yang dilakukan dalam menjalankan operasinya yakni dengan cara menggeruk gunung yang berada dilokasi sungai kategori sedang, kemudian mengolahnya dengan cara mencuci hasil kerukan tersebut dengan menggunakan mesin pompa air dan menyemprotkan air dengan tekanan tinggi terhadap gunung agar terjadi longsor dan memudahkan pelaku untuk mengambil pasir hasil longsoran.

Para pengelola tambang galian C terlihat nekat beroperasi meski ditenggarai belum mengantongi izin penambangan dari dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Utara, Kamis (12/12/2019).

Maraknya kegiatan galian C yang diduga tanpa izin tersebut mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan dimana seperti yang terlihat dalam foto, salah satu gunung yang sebahagian masih ditumbuhi pepohonan tampak separuh gunung tersebut telah hilang dan tak terlihat adanya pohon .

Menurut pengakuan Masyarakat setempat, kegiatan tersebut menjadikan mereka korban terdampak bencana longsor dan banjir merusak sawah mereka.

Lanjutnya lagi, akibat pengerukan Gunung yang dilakukan secara terus menerus mengakibatkan longsor pada gunung sasaran semakin banyak dan terjadi Longsor pada malam hari menjelang subuh pada areal gunung dan berbunyi seperti petir yang panjang akibatnya sungai tertimbun dan merusak pengairan sawah masyarakat di kecamatan onan runggu.

Meski terus disorot dan telah menjadi polemik ditengah masyarakat, namun penambangan galian C diduga tak berizin alias ilegalterswbut, tetap saja beroperasi di Desa onan runggu IV dusun lumban rihit kecamatan Sipahutar tanpa ada tindakan yang dilakukan para penegak hukum.

“Pelakunya kebal hukum, bahkan kian hari kian menjadi-menjadi. hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan serius dari pihak terkait. Sehingga membuatnya tetap mengoperasikan pertambangan, meskipun tanpa izin,” urai masyarakat yang tidak mau disebut namanya karena kecewa sawahnya menjadi aliran air setelah ditutup gunung yang longsor tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber, Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Dan Pasal 68 ayat (1) disebutkan luas wilayah untuk satu IPR kepada perseorangan paling banyak 1 haktare, kelompok masyarakat paling banyak 5 haktare dan kepada koperasi paling banyak 10 haktare.

Diketahui Tambang Galian C di wilayah Desa onan runggu IV dusun lumban rihit kecamatan Sipahutar, termasuk pertambangan pasir, masyarakat meminta aparat penegak hukum segera bertindak, begitu juga dinas terkait agar meneliti dampak lingkungan di lokasi tambang tersebut.

Selain izin IUP dan IPR, pengelola juga harus memiliki izin khusus penjualan dan pengangkutan sesuai Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009

Pengelola pertambangan termasuk galian C berdasarkan Pasal 96 UU No 4 Tahun 2009 memiliki 5 kewajiban diantaranya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Advocad bernama Herry L Tobing,SH, saat diminta tanggapannya mengatakan penambangan tanpa izin, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan program Pemerintah untuk memerangi ‘illegal mining’. Selain itu perbuatan tersebut dinilai sangat berpotensi merusak Alam/Lingkungan.

“Bila melakukan penambangan tanpa izin, merupakan perbuatan pengelola sudah dikategorikan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memerangi ‘illegal mining’. Selain itu perbuatan pengusaha dinilai sangat berpotensi merusak alam bahkan lingkungan bumi. Itu yang harus cepat disidik pihak berwajib. Apakah pengelola telah memiliki IUP dan IPR serta izin penjualan dan izin pengangkutan,” ujar Herry L Tobing di kantornya Sabtu 8 Februari 2020.

Kapolres Tarutung AKBP Horas Silaen saat ditanya (via WhatsApp) terkait dengan keberadaan galian c tersebut menjawab belum mengetahui adanya aktivitas galian C tersebut dan berjanji akan memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan, namun saat awak media kembali menanyakan keesokan harinya sang Kapolres tidak membalas WhatsApp wartawan walau tanda centrang biru dalam pesan “telah dibaca”.

Hingga berita ini diturunkan awak media belum berhasil dan sedang berusaha untuk konfirmasi hal tersebut (Galian C) kepada Kapolda Sumatera Utara, dan kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.(BERTHON SIREGAR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *