Komisi informasi dalam putusan menolak permohonan informasi publik ” LSM PEMANTAU KEUANGAN NEGARA” terhadap Bupati Deliserdang

Siasatnusantara.com – Deli Serdang || Komisi informasi Provinsi Sumatera Utara menggelar sidang putusan terhadap sengketa informasi publik yang diajukan oleh salah satu LSM Nasional yang bernama “Pemantau Keuangan Negara” pada Rabu 12 Februari 2020, di ruang sidang komisioner komisi informasi yang beralamat di jalan Bilal sekitar pukul 11.00 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB.

Majelis komisioner komisi informasi membacakan secara bergantian putusan yang dimulai dari ketua majelis Abdul Jalil SH, MSP, dalam putusan yang dibacakan oleh ketua majelis komisioner memutuskan bahwa permohonan informasi publik yang diajukan oleh LSM Pemantau Keuangan Negara ditolak untuk seluruhnya.

Dalam pertimbangannya majelis musyawarah menyepakati bahwa penolakan tersebut karena dianggap LSM pemantau keuangan negara tidak serius dalam memohonkan informasi yang dimohonkan.

Majelis menganggap keseriusan tidak ada dalam permohonan informasi tersebut karena alasan ketidak hadiran ketua LSM Pemantau Keuangan Negara dalam sidang-sidang sebelumnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, setelah selesai menghadiri persidangan kuasa dari ketua LSM pemantau Keuangan Negara Syahbudi yang juga sebagai ketua tim kota Medan LSM Pemantau Keuangan Negara mengatakan kepada wartawan bahwa putusan tersebut dirasa tidak adil hanya karena ketidakhadiran ketua mereka saat sidang-sidang sebelumnya.

Syah Budi selaku ketua tim kota Medan di LSM pemantau keuangan negara merasa keberatan atas putusan komisioner komisi informasi Sumatera Utara karena tidak berlandaskan hukum yaitu undang-undang 14 tahun 2008.

Alasan penolakan karena ketidak hadiran dari ketua LSM Pemantau Keuangan Negara menurutnya tidak masuk akal karena jelas dalam surat kuasa disebutkan bahwa Syahbudi sebagai kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan terkait dengan sengketa informasi di komisi informasi provinsi Sumatera Utara.

“alasan penolakan itu tidak bisa saya terima karena dalam surat kuasa tersebut telah disebutkan bahwa saya mewakili atas nama dan sebagai pengambil keputusan dalam proses proses sengketa di komisi informasi provinsi Sumatera Utara” ujarnya.

Syahbudi mengaku akan berkoordinasi terkait dengan hal tersebut kepada ketua Pusat apakah menempuh jalur hukum atau keberatan ke pengadilan atau menerima putusan komisi informasi Provinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya LSM Pemantau Keuangan Negara yang berkantor pusat di jalan Caman raya nomor 7 Jatibening Bekasi. memohon informasi publik melalui surat permohonan informasi publik sebagaimana tertuang dalam undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 kepada bupati Deli Serdang yang pada pokoknya memohon dokumen-dokumen kontrak tahun 2018 berupa hardcopy dan softcopy pada kantor Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Deli Serdang, Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, dan kantor Dinas sosial kabupaten Deli Serdang terkait dengan proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2018.

Ada 10 poin hal penting yang dimohonkan kepada Bupati Deli Serdang antara lain :

  1. Kerangka acuan kerja atau PHK
  2. surat perintah kerja atau SPK
  3. Rencana anggaran biaya atau RAB
  4. spesifikasi pekerjaan
  5. daftar analisa harga satuan pekerjaan
  6. gambar-gambar
  7. daftar kuantitas dan harga
  8. Bill of Quantity atau BQ
  9. Daftar penerima barang
  10. dokumen kontrak lainnya

Dalam permohonan tersebut yakni LSM Pemantau Keuangan Negara memohonkan informasi berupa salinan dokumen 10 poin yang dimaksud. Namun akibat dari putusan komisi informasi tersebut LSM Pemantau Keuangan Negara gagal mendapatkan salinan dokumen terkait dengan proyek-proyek yang ada di pemerintah kabupaten Deli Serdang. (BERTHON SIREGAR).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *