Kompol Faidir Chaniago, SH : Dilepas Itu Hak Saya!

SN – MEDAN || Ditangguhkannya Edi alias Mata Kucing (45) atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya, menuai polemik bagi pihak korban. Hal tersebut pun membuat Kapolsek Medan Area, Kompol Faidir Chaniago angkat bicara.

Kepada wartawan, melalui panggilan sellularnya menjelaskan bahwa proses penangguhan penahanan yang dilakukan oleh pihaknya adalah keyakinan penyidik.

“Apa lagi kamu tanya? Kenapa si Edi? Sudah saya kirim SPDP nya. Dilepas itu hak saya, hak penyidik. Kalau penyidik bisa menjamin dia (Edi-red) tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, hak saya,” ungkap Faidir.

Baca Juga : Polsek Medan Area Pulangkan Kasus Penganiyaan, Keluarga Korban Keberatan

Masih kata mantan Kapolsek Pancurbatu ini, ketika ditanya soal dasar penangguhan penahanan terhadap Edi, dirinya berpedoman kepada keyakinan penyidik.

“Dasar penangguhan nya, penyidik yakin bahwa dia tidak melarikan diri. Itulah dasarnya, iya ada jaminan dari istrinya. Ada ketentuan penangguhan, kamu kalau tidak mengerti, jangan konfirmasi,” ketusnya.

Ia menjabarkan ketentuan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh pihaknya.

“Dengar, dengar kamu dulu ya. Dasarnya yang pertama, penyidik yakin bahwa dia tidak melarikan diri, itu dasarnya. Yang kedua, penyidik yakin bahwa dia tidak menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, penyidik yakin dia bisa hadir wajib lapor dua kali seminggu. Nggak apa-apa, korban luka ringan saja kok,” jawabnya enteng.

Sementara itu, saat dipertanyakan soal jumlah nominal uang yang diserahkan oleh pihak tersangka sebagai jaminan, mantan Wakapolsek Medan Timur ini menuding wartawan memberikan pertanyaan menjebak.

“Jangan pertanyaan mu menjebak ya. Jaminannya istrinya, gak ada jaminan uang, gak ada, gak ada,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam proses penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka memiliki beberapa ketentuan yang tertuang dalam UU No. 8 tahun 1981 Pasal 31 ayat (1) tentang KUHAP

  • wajib lapor
  • tidak keluar rumah
  • tidak keluar kota

Namun, hal tersebut berbanding terbalik saat korban melihat tersangka berkeliaran diluar rumah usia ditahan selama tiga hari di Polsek Medan Area.

Soal sejumlah nominal uang yang diberikan tersangka kepada penyidik sebagai jaminan, pihak kepolisian diduga melanggar ketentuan PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

Jaminan Uang (Pasal 35).

  • Jaminan uang ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
  • Penyetoran uang jaminan ini dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya dan untuk itu panitera memberikan tanda terima.
  • Penyetoran ini dilakukan berdasar “formulir penyetoran” yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan.
  • Bukti setoran ini dibuat dalam rangkap tiga sesuai ketentuan angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan untuk menjadi dasar bagi pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.
  • Apabila kemudian tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.(DM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *