OMBUSDMAN SUMUT : Kepsek SMA N 8 Medan harus disanksi tegas Disdik Provinsi Sumut terkait ” 17 0rang Siswa siluman”

Siasat nusantara.com – Medan || 5 Januari 2020 Gabungan beberapa guru peduli pendidikan Medan dan mantan komite Sekolah SMA Negeri 8 Medan, mendatangi kantor Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara di Jl. Sei Besitang No.3, Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB.

Kedatangan mereka dalam rangka mengucapkan terima kasih dan memberikan reward dengan membawa serta ayam jantan merah bertaji runcing sebagai tanda keberanian Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara dalam mengungkap penyelewengan proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019-2020 di mana kepala sekolah terbukti menyalahi wewenang terkait dengan diterimanya 17 orang siswa siluman di SMA negeri 8 Medan.

Berawal pada saat penerimaan siswa-siswi baru tahun ajaran 2019-2020 terdapat 17 orang siswa siluman yang diterima diluar dari ketentuan Permendikbud dan peraturan gubernur yang mana siswa tersebut tidak terdaftar dalam pengumuman PBDP online oleh dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara.

Kepala Ombudsman Sumatera Utara Abyadi Siregar S.Sos, meminta kepada kepala dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara untuk memberikan sanksi yang tegas kepada kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan JONGOR PANJAITAN supaya menimbulkan efek jera agar kedepannya tidak terjadi lagi hal yang sama disekolah tersebut dan di sekolah lain.

Tambahnya, sanksi yang dimaksud bisa berupa pemecatan hingga penurunan gaji dan penundaan kenaikan pangkat di mana sanksi yang dimaksud diatur juga dalam Permendikbud dan peraturan gubernur.

Dalam LAHP tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sumut meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut untuk melakukan tindakan korektif dengan memberi sanksi kepada Kepala SMAN 8 Medan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 51 tahun 2018 dan Pergub No 32 tahun 2019.

Pemberian sanksi tersebut akibat Kepala SMAN 8 Medan telah melakukan pelanggaran atau maladministrasi dalam proses pelaksanaan PPDB TA 2019/2020 di SMAN 8 Medan. Maladministrasi yang terjadi tersebut adalah dalam bentuk penyimpangan prosedur, karena Kepala SMAN 8 Medan telah menerima 17 orang siswa peserta didik baru di luar pengumuman yang sah dari Disdik Sumut.

Selain itu, juga telah terjadi maladministrasi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, karena Kepala SMAN 8 Medan telah menerima 17 orang siswa peserta didik baru tanpa dasar hukum yang sah.

“Jadi, atas pelanggaran tersebut, sesuai amanah Permendikbud No 51 tahun 2018 dan Pergub no 32 tahun 2019, maka Kepala SMAN 8 Medan harus dijatuhkan sanksi. Ini sangat jelas diatur,” tegas Abyadi Siregar.

Bentuk sanksinya, telah diatur dalam pasal 41 ayat 1 huruf (d) Permendikbud No 51 tahun 2018, yakni berupa mulai teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, dan atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan. Sanksi ini juga ditegaskan dalam pasal 26 Pergub No 32 tahun 2019.

Kasus ini bermula adanya laporan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut pada September 2019 lalu, terkait dugaan adanya penerimaan 17 orang siswa baru tanpa melalui proses PPDB online.

Laporan itu mengatakan bahwa di SMAN 8 Medan telah terjadi penambahan 17 siswa peserta didik baru di luar PPDB online. Dari 268 siswa yang mestinya kuota SMAN 8, tapi akhirnya menerima 285 siswa. Artinya, terjadi penambahan 17 siswa. Bahkan, ada siswa baru yang masuk setelah proses belajar mengajar sudah berlangsung sekitar dua bulan.

“Ini jelas pelanggaran. Karena sesuai Permendikbud No 51 tahun 2018 dan Pergub No 32 tahun 2019, PPDB dilakukan dengan berbasis dalam jaringan (daring). Artinya, penerimaan siswa baru harus berdasarkan sistim online. Tapi ternyata, ada 17 orang diterima tanpa melalui PPDB online” cetusnya.

Atas laporan tersebut, tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut melakukan tindaklanjut dengan meminta keterangan Kepala SMAN 8 Medan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kepala SMAN 8 Medan mengaku telah menerima siswa tanpa melalui ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 51 dan Pergub No 32 Tahun 2019.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanda-tanda bahwa kepala SMA negeri 8 Medan Jongor Panjaitan setelah menerima sanksi dari dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi yang didapat awak media, Jongor Panjaitan masih menjabat sebagai kepala sekolah di SMA negeri 8 Medan hingga Rabu 12 Februari 2020 walaupun rekomendasi Ombudsman Sumatera Utara telah menjatuhkan sanksi kepadanya.

Beberapa guru dan beberapa masyarakat peduli pendidikan berharap secepatnya kepala sekolah tersebut dijatuhi hukuman sanksi berat, dan menurut mereka sang kepala sekolah tersebut tidak layak lagi untuk memimpin SMA negeri 8 Medan.

Mereka juga berharap agar menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia serta KPK dapat turun tangan menyelesaikan masalah tersebut dan masalah lain yang ada di SMA negeri 8 Medan yakni dugaan penyelewengan dana bantuan operasional Sekolah selama 3 tahun dan dugaan penyelewengan uang SPP yang dipungut sebesar RP 150.000,- dari siswa siswi SMA Negeri 8 Medan. (BERTHON SIREGAR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *