Siswa/i SMA N 8 MEDAN Membayar Rp 150.000,- Tiap Bulan Ke Pegawai Honor Sekolah, Jokowi dan KPK Diminta Turun Tangan

Siasatnusantara.com – Medan || 2 Januari 2020 Anak didik yang bersekolah di SMA Negeri 8 Medan, jalan sampali Pandau hulu 2 kecamatan Medan Area kota Medan, Sumatera Utara dipatok uang sebesar Rp150.000,- per siswa setiap bulannya.

Seperti yang diungkapkan oleh narasumber yang berprofesi sebagai guru berinisial (BS) kepada awak media di kantor Ombudsman perwakilan Sumatera Utara pada senin 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB.

DS mengungkapkan bahwa setiap siswa/i SMA Negeri 8 Medan untuk tahun ajaran 2019/2020 membayar sejumlah uang ” Rp 150 ribu” kepada salah seorang pegawai honor di sekolah tersebut. Uang tersebut merupakan uang yang dipatok oleh kepala sekolah kepada setiap siswa yang bersekolah di SMA negeri 8 Medan di dikutip langsung kepada para siswa dengan cara mendatangi siswa ke ruangan kelas masing-masing.

Menurut DS pungutan uang terhadap para siswa/i tersebut merupakan pungutan ilegal dan tidak jelas penggunaan dan pertanggungjawabannya. Alasannya karena pungutan itu disebut sebagai uang komite sekolah namun kenyataannya kepala sekolah yang melakukan pengutipan.

Awalnya pungutan Rp 135.000,- dan naik menjadi Rp 150.000,- tanpa ada rapat terlebih dahulu dengan orang tua murid. Selama kepemimpinan kepala sekolah tersebut penggunaan dana komite tdk pernah dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah, seharusnya sesuai dengan aturan dalam Permendikbud no 75 tahun 2016, komite Sekolah wajib mempertanggung jawabkan sekali 6 bulan paling tidak, atau paling lama sekali dalam setahun.

Tambahnya, bahkan setelah dilaporkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kepsek mencoba membuat pertanggungjawaban pada tgl 14 Desember 2019, akan tetapi “deadlock” karena tak satupun orang tua bisa menerima pertanggung jawaban itu dan tak satupun pengurus komite menandatangani .

DS heran melihat hal tersebut, menurutnya, seharusnya penegak hukum dapat secepatnya menyelesaikan masalah yang mereka laporkan. Kepengurusan komite sekolah sudah berakhir masa periodenya di desember 2019, dan sampai berita ini diturunkan informasinya belum ada Komite sekolah yg ditetapkan namun uang Rp 150.000, – per siswa masih tetap dipungut.

Dia juga menjelaskan apabila uang Rp 150.000,- tersebut merupakan uang komite seharusnya bendahara komite lah yang melakukan pengutipan uang tersebut kepada setiap orang tua siswa/i bukan kepada para siswa.

DS menyebut bahwa seharusnya Kepala sekolah tidak berhak melakukan pengutipan terhadap siswa siswi di SMA Negeri 8 Medan berdasarkan aturan yang tertuang di Permendikbud nomor 75 tahun 2016.
PASAL 10 Berbunyi :
Ayat (1) “Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan”

Ayat (2) “Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan”.

Dia juga mengatakan bahwa guru tidak boleh terlibat dalam kepengurusan komite sekolah dimana tertuang PERMENDIKBUD 75 Th 2016 di dalam pasal 4 ayat 3a yang berbunyi :
Ayat (3) : Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
c. pemerintah desa;
d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
e. forum koordinasi pimpinan daerah;
f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai narasumber bahwa untuk tahun ajaran 2017/2018 uang yang dikutip dari para siswa dulunya sebesar Rp135.000,- /siswa hingga tahun ajaran 2018-2019, untuk tahun ajaran 2019-2020 naik menjadi Rp150.000 per siswa.

Disaat yang sama mantan ketua komite sekolah SMA negeri 8 Medan tahun 2016-2017 berinisial (BHS) mengungkapkan bahwa dana tersebut tidak pernah dipegang oleh bendahara komite sekolah Melainkan dikelola langsung oleh kepala sekolah berinisial “J R P “.

” Saya ketua komite tahun 2016-2017 menyatakan kepada kalian wartawan, untung kalian datang ke kantor Ombudsman ini, jadi sejak kepala sekolah yang sekarang menjabat tahun 2016-2017 uang yang Rp150.000 itu tidak pernah dipegang oleh komite sekolah melalui bendahara namun dikelola langsung oleh kepala sekolah, saya tahu persis itu tahun 2016 itu pernah kami usulkan membuka rekening yang baru untuk menampung dana tapi kepala sekolah tidak setuju dan bahkan mengancam kami dengan menyebut kalau rekening nanti dibuka maka komite sekolah akan dibubarkan oleh kepala sekolah.” Tuturnya kepada para awak media yang ada di kantor ombudsman Perwakilan Sumatera Utara.

Dia juga mengungkap bahwa kasus tersebut telah dilaporkan oleh beberapa pihak yang keberatan ke kejaksaan tinggi Sumatera Utara dan Polrestabes Medan namun hingga hari ini belum mendapatkan kepastian hukum terhadap kasus tersebut.

Dia juga heran kenapa pejabat kepala sekolah yang sekarang menjabat belum diproses oleh pihak penegak hukum padahal telah dilaporkan berkisar 9 bulan yang lalu. Diduga bahwa aliran dana tersebut mengalir ke pejabat-pejabat yang ada di dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara.

Dugaan kuat DS, ada oknum “Orang Hebat” yang membekingi kepala sekolah SMA Negeri 8 Medan, hingga sampai sekarang masih tetap menjabat sebagai kepala sekolah dan tetap melakukan pungutan Rp 150.000, kepada siswa-siswi yang bersekolah di SMA negeri 8 Medan.

Menurut keterangan yang diperoleh dari DS bahwa ada seorang guru PNS yang dinonaktifkan tidak diberi jam mengajar dikelas oleh sang kepala sekolah diduga akibat dari melakukan protes terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana uang sekolah yang dikumpulkan dari para siswa sebesar Rp 150.000,-.

DS meminta dan memohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk turun tangan menangani masalah di SMA Negeri 8 Medan dan meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk turun langsung melakukan penyelidikan terkait dengan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah dan dana pungutan siswa-siswi sebesar rp150.000 per siswa per bulan.

“Tolong bapak-bapak wartawan sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan kepada KPK agar turun tangan langsung menangani masalah yang ada di SMA Negeri 8 Medan ini,. mohon KPK bertindak cepat turun langsung ke SMA Negeri 8 Medan untuk melakukan pemeriksaan terkait dana BOS dan dana yang dikutip dari para siswa sebesar Rp150.000/bulan untuk tahun 2019-2020 oleh kepala sekolah, dan Rp 135.000/bulan untuk tahun 2017/2018 hingga 2018/2019,. Jika ditotal selama 3 tahun dia menjabat sampai sekarang totalnya mencapai kira-kira 8 miliar lebih uang yang tidak jelas pertanggungjawabannya” ujarnya kepada para wartawan dengan suara yang tegas dan sedikit kencang.

Awak media mencoba mengkonfirmasi langsung melalui sambungan telepon kepada kepala sekolah SMA negeri 8 Medan namun tidak bersedia bertemu dengan para wartawan, Hingga berita ini diturunkan awak media belum mendapatkan informasi dari penegak hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polrestabes Medan. (BERTHON SIREGAR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *