DPRD Rohul dan DPRD Padang Lawas Kunjungi DPRD Pekanbaru

Rombongan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan DPRD Kabupaten Padang Lawas

Siasatnusantara.com, Pekanbaru – Dalam rangka menggali lebih banyak informasi tentang tugas dan fungsi seorang anggota dewan, rombongan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan DPRD Kabupaten Padang Lawas melakukan kunjungan kerja ke DPRD Pekanbaru, Kamis (05/03). Ada banyak isu yang dibahas, mulai dari pengajuan Perda Inisiatif anggota dewan hingga pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kedatangan rombongan dari DPRD Rohul dan DPRD Padang Lawas, disambut hangat oleh anggota Bapemperda DPRD Pekanbaru yakni Muhammad Sabarudi dan anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Viktor Parulian. Dimana, kedatangan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Rokan Hulu bertujuan untuk melakukan konsultasi dan sharing tentang proses pembentukan Perda Inisiatif DPRD. Sedangkan kedatangan rombongan dari Komisi C DPRD Kabupaten Padang Lawas, bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait ajuan Perda BLUD dan BUMD dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2020 ini, ada sebanyak 23 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk ke DPRD Pekanbaru melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2019 lalu. Dimana, 22 Ranperda merupakan ajuan dari pihak eksekutif sementara 1 Ranperda lagi merupakan Perda Inisiatif DPRD Pekanbaru yakni Perda Wajib Belajar MDTA.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Rohul, Eman Casmon mengatakan, kunjungan kerja kali ini ke DPRD Pekanbaru lebih membahas terkait ajuan Perda Inisiatif DPRD. Sebagai sesama wakil rakyat, tidak ada salahnya saling berlajar dan berkonsultasi sehingg Perda yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak.

“Pada tahun ini, ada 10 ajuan Ranperda yang masuk ke DPRD Rokan Hulu. Dua diantaranya merupakan Ranperda Inisiatif DPRD Rohul terkait Ranperda MDTA dan Ranperda PAUD. Kita ingin belajar dan sharing informasi, bersama teman-teman di DPRD Pekanbaru. Sebagai wakil rakyat, salah satu tugas utama kita yakni membuat legislasi, meski selama ini Perda yang diajukan lebih banyaj berasal dari kalangan eksekutif ketimbang pihak legislatif,” ungkap Eman, Kamis (05/03) sore.  

Sementara itu, anggota Bapemperda DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi mengatakan, DPRD Pekanbaru setiap tahunnya selalu mengajukan beberapa Perda Inisiatif, meski jumlahnya tidak sebanyak yang diajukan oleh Pemko Pekanbaru. Sabar mengaku, ada sejumlah kendala yang dihadapi salah satunya jumlah SDM yang terbatas serta banyaknya agenda dari seorang anggota dewan.

“Pada tahun ini, kita hanya mengajukan 1 Perda Inisiatif. Perda yang kita ajukan,  tentunya berdasarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Saat melakukan reses, banyak keresahan atau masalah yang dihadapi warga. Nah itu sebetulnya, bisa diangkat atau diajukan menjadi Perda inisiatif kan. Namun ya, kita memiliki kemampuan yang terbatas terutama dari segi SDM. Kalau Pemko Pekanbaru enak, mereka punya staf ahli, asisten, kepala dinas dan akademisi untuk merumuskan sebuah Perda. Jadi wajar saja, jika Perda yang masuk itu lebih banyak dari Pemko,” jelas Sabarudi.

Politisi PKS ini menambahkan, pada tahun ini semua program usulan Perda dari pihak Pemko Pekanbaru terlebih dahulu diseleksi dan dibahas secara rinci oleh Bapemperda DPRD Pekanbaru sebelum nantinya usulan Perda tersebut dilanjutkan atau tidak. Hal ini bertujuan, agar Perda yang dibuat bisa bermanfaat dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *