Gubri Usulkan Tiga Proyek Utama ke Bappenas

Gubri didampingi Sekdaprov Riau, Plt Kadis PUPR-Perkimtan Provinsi Riau, Sekretaris Bappeda Purnama, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Erisman Yahya ketika membentangkan tiga major project di hadapan Menteri/Kepala Bappenas

Siasatnusantara, Jakarta – Gubernur Riau H.Syamsuar mengusulkan tiga major project Provinsi Riau kepada Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar dapat dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. 


Hal itu disampaikan Gubri saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa dan jajarannya bersama para Gubernur se-Indonesia dengan tema “Memperkokoh Sinergi Pusat-Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Major Project RPJMN 2020-2024″, di Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Dalam paparannya, Gubri menyebutkan ketiga major project tersebut adalah, pembangunan pengaman pantai pulau terluar Indonesia, pembangunan jembatan yang menghubungkan ruas jalan Bengkalis-Ketam Putih ke ruas Jalan Tanjung Padang ke Teluk Belitung, dan jalan akses pelabuhan Kuala Enok di Indragiri Hilir.

Latar belakang pemilihan proyek pembangunan pengaman pantai pulau terluar Indonesia sebut Gubri, adalah Kepres Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar. Di Provinsi Riau, kata Gubri adalah Pulau Rupat, Bengkalis dan Rangsang merupakan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) sekaligus merupakan kawasan strategis nasional tertentu (KSNT).

“Kondisi eksisting pada tiga pulau kecil  terluar tersebut terjadi abrasi sepanjang 167,22 km, disebabkan oleh kerusakan Mangrove serta gelombang dan arus laut yang besar dari Selat Malaka,” beber Gubri yang didampingi Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya, Plt Kadis PUPR-Perkimtan Prov. Riau Taufik Oesman Hamid, Sekretaris Bappeda Purnama, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Erisman Yahya.

Upaya yang telah dilakukan, lanjut Gubri antara lain rehabilitasi dengan menggunakan pemecah ombak, penertiban pemanfaatan dan penanaman Mangrove, mengembangkan sektor ekonomi lain untuk mata pencarian alternatif di sektor perikanan dan tanaman pangan, pemulihan kawasan pesisir Provinsi Riau sebagai proyek strategis nasioal, prioritas nasional dan menjadikan Pulau Rupat sebagai kawasan ekonomi khusus dalam RPJMN 2020-2024.

“Dukungan kesiapan daerah adalah pembentukan Satuan Tugas percepatan pemulihan kawasan pesisir  dan laut di pulau- pulau perbatasan dengan Malaysia di wilayah Provinsi Riau, kajian penilaian kerusakan pantai dan perioritas penanganannya oleh BPPT tahun 2019, pengembangan potensi ekonomi wilayah, pengembangan koperasi/BUMDes 20 unit per tahun, dan penanaman Magrove 4 hektar per tahun,” ulasnya.

Sementara usulan terkait pembangunan jembatan yang menghubungkan ruas jalan Bengkalis-Ketam Putih ke ruas Jalan Tanjung Padang ke Teluk Belitung sambung Gubri, selain Kabupaten Bengkalis dan Meranti merupakan pulau kecil terluar juga saat ini moda transportasi menuju pulau-pulau kecil itu hanya mengandalkan perjalanan laut. Sehingga perlu dibangun jembatan sebagai sarana angkutan orang dan barang dari pulau Bengkalis ke Pulau Meranti atau sebaliknya sekaligus meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, terutama di Pulau Meranti sebagai daerah tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau.

“Dukungan kesiapan daerah, kita sudah menyusun FS melalui APBD Provinsi Riau tahun 2020. Perencanaan teknik jembatan Dakal- Ketam Putih, peningkatan jalan Dakal- Meranti Bunting, Ketam Putih- Kembung, Ketam Putih-Sekodi, dan pemeliharaan jalan Bengkalis- Ketam Putih,” jelasnya.

Sedangkan jalan akses pelabuhan Kuala Enok tambah Gubri, perekonomian Provinsi Riau saat ini didominasi oleh sektor primer antara lain sektor Pertambangan (25,9%) dan sektor pertanian (23,5%). Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 25,4%, dan sisanya sektor lain. Perekomian Riau sangat dipengaruhi harga pasar global komoditi tersebut, khususnya minyak dan CPO. Perlu peningkatan di sektor industri, mengingat potensi sumber daya alam dan sektor jasa yang cukup besar. 

Ditambah lagi posisi strategis Provinsi Riau berhadapan dengan alur pelayaran Internasional Selat Melaka berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Juga daerah hinterland Kuala Enok yaitu Riau Bagian Selatan dan Jambi Bagian Utara, merupakan daerah yang kaya akan hasil sumber daya alam seperti, Perkebunan Kelapa Sawit, Perkebunan Kelapa, Perkebunan Kelapa Hibrida, Perkebunan Kakao, Perkebunan Karet, dan Perkebunan Pinang. Provinsi Riau mengembangkan beberapa Pusat Pertumbuhan Ekonomi, antara lain di Kuala Enok di Riau Bagian Selatan, Dumai di Riau Bagian Utara, Tanjung Buton di Riau Bagian Tengah. “Kondisi eksisting Jalan Akses saat ini masih belum memadai,” ulas Gubri seraya menyatakan dukungan kesiapan daerah pada struktur ruang RTRW Provinsi Riau, Pelabuhan Kuala Enok merupakan Pelabuhan Pengumpul, pada pola Ruang RTRW Provinsi Riau, Kawasan Kuala Enok diperuntukkan sebagai Kawasan Industri, dan kawasan Kuala Enok-Pulau Burung merupakan Kawasan Strategis Provinsi Berdasarkan RTRWP Riau 2018-2038 dan RPJMD 2019-2024.

Terkait dengan tiga usulan major project teraebut pemerintah Provinsi Riau berharap agar dapat diakomodir dan dukungan dari pemerintah pusat melelui Kementerian Bappenas agar dimasukan ke dalam RKP prioritas tahun 2021 yang biaya pembangunannya menjadi tanggungjawab pusat. 

“Kita berharap apa yang disampaikan Pak Gubernur terkait usulan tiga major project Provinsi Riau tadi kepada Menteri PPN dapat diakomodir ke dalam RKP tahun 2021. Nanti akan kita lengkapi kekurang-kekurangan dokumen pendukung yang diperlukan,” tambah Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *