Rapat di SMA Negeri 8 Medan Tidak Membahas Dugaan Penyelewengan Dana BOS, Uang SPP, dan Rekomendasi Sanksi Kepsek dari Ombudsman Sumut, “KPK Diminta Ambil Alih Kasus”

Siasatnusantara.com – Medan ||Kepala kantor cabang Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara Medan Selatan mengadakan rapat di SMA Negeri 8 Medan Jumat 28 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB.

Rapat tersebut diinisiasi dan dipimpin oleh kepala kantor cabang Medan Selatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Drs.M.Zuhri Bintang,M.AP.

Dalam undangan yang disebar kepada para peserta rapat tertulis bahwa rapat tersebut memiliki agenda rapat yakni membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Namun berdasarkan fakta dan informasi dari narasumber para peserta rapat, ternyata rapat tersebut tidak membahas terkait dengan temuan inspektorat di SMA Negeri 8 Medan yang ramai diberitakan oleh beberapa media yang membahas masalah penyelewengan dana BOS dan pungutan uang SPP kepada para siswa selama 3 Tahun berturut-turut.

Bahkan kebanyakan peserta rapat saat ditanyakan oleh wartawan tidak memberitahukan terkait apa yang dibahas dalam rapat tersebut, para peserta hanya menjawab pertanyaan wartawan dengan kalimat tidak tahu.

Zuhri Bintang selaku kacabdis Medan Selatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengaku rapat tersebut tidak membahas terkait dengan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan yang sedang diperiksa oleh inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Dia mengaku rapat tersebut hanya membahas masalah bagaimana siswa siswi yang belajar di SMA Negeri 8 Medan dapat dididik dengan benar sekaligus membina para guru yang mengajar di SMA negeri 8 Medan agar mengerjakan pekerjaannya sebagaimana mestinya.

“Rapat ini hanya pembinaan saja kepada guru-guru, tidak ada kaitannya dengan inspektorat atau pemeriksaan inspektorat” ujarnya menjawab pertanyaan awak media setelah acara selesai.

saat ditanya hasil pemeriksaan inspektorat terhadap kepala SMA Negeri 8 Medan yang dilaporkan oleh beberapa pihak, terkait dengan dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan dana bantuan operasional Sekolah dan uang SPP di SMA negeri 8 Medan selama 3 tahun, Zuhri bintang menjawab santai.

Dia menyebut tidak memiliki wewenang terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Sekedar diketahui bahwa banyak diberitakan belakangan ini di media media online terkait dengan dugaan penyelewengan dana BOS dan pungutan uang SPP yang terjadi di SMA Negeri 8 Medan, di mana uang yang dipungut dari siswa sebesar Rp150.000 yang disebut sebagai uang SPP dan dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah pusat tidak jelas pertanggungjawabannya dan dilaporkan oleh beberapa pihak termasuk guru ke inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Namun hingga berita ini diturunkan belum ada kejelasan dari penanganan kasus tersebut sehingga menimbulkan keresahan di beberapa guru yang kritis terhadap kebenaran dan keadilan di Indonesia khususnya di SMA Negeri 8 Medan.

Bahkan ada salah seorang mantan ketua komite sekolah secara khusus menyampaikan kepada awak media agar kegelisahannya dapat disampaikan kepada Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengambil alih penanganan kasus tersebut agar tercapai kepastian hukum dan tidak menjadi bola liar di Sumatera Utara khususnya di SMA Negeri 8 Medan. (BERTHON SIREGAR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *