Data Tak Valid Dan NIK Bermasalah, 10.355 Jiwa di Bengkalis Terancam Gagal Terima Bantuan Dari Pemerintah

Siasatnusantara.com, BENGKALIS -Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkalis mengungkapkan bahwa saat ini mereka kesulitan untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat berdasarkan data penerima bantuan imbas dari pandemi virus Corona Virus Desease 2019. 

Hal itu terjadi karena tidak validnya data yang ada sesuainya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diterimanya dari pihak pemerintahan Kelurahan/Desa sekabupaten Bengkalis. 

“Kita bicara di data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS). Sedangkan yang dinon TKS kita belum mendapatkan datanya. Dan saat ini, kita masih melakukan koordinasi dengan pihak dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD),”ungkap Kadis Sosial Bengkalis Martini pada wartawan  Kamis 16 April 2020 siang kemarin diruang kerjanya.

Menurut Martini, kalau di TKS dari data kementerian mengungkap  bahwa ada sekitar 10.355 jiwa se-Kabupaten Bengkalis, yang bermasalah dengan NIK. Dan itu, lanjut Martini, dipastikan tidak akan mendapat bantuan mengingat kementrian Sosial  memastikan tidak akan menerima data yang tidak valid tersebut.

“Jadi dalam undang undang nomor 13 tahun 2011, mengharuskan penerima bantuan penanggulangan kemiskinan harus memakai data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi dari data TKS itulah ada 36 ribu lebih yang masuk ke TKS atau sekitar 25,83 persen dari penduduk Kabupaten Bengkalis ,”ungkap Martini.

Disinggung apa upaya yang akan dilakukan pihak Dinsos Bengkalis terkait persoalan ini, Martini menjelaskan bahwa, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil kabupaten Bengkalis dan  bahkan Dinsos akan segera  melakukan MoU.

“MoU itu bertujuannya, supaya kami bisa menyondingkan data kami dengan data penduduk. Agar mempermudah kerja kami. Karena, kalau kami tidak memiliki itu terpaksa harus mengetik satu persatu. Sementara kita sekarang didesak dengan waktu. Kalau bisa disandingkan dengan data Disdukcapil, maka kita bisa mempercepat menyelesaikan nya,”ujar Martini lagi.

Lebih lanjut Martini juga menjelaskan bahwa selain daripada itu, pihak Dinsos Bengkalis juga sudah melakukan pendataan dari TKS non penerima PKH dan sembako yang ada di Dinsos Bengkalis, hal tersebut sudah dilakukan entri dan sudah dikembalikan ke pihak kelurahan agar dilihat kembali NIK nya, sebelum bantuan tersebut turun.

“Karena apa, pihak bank Riau yang bekerjasama itu, mewanti wanti bahwa NIK itu harus ada, jadi jika tidak ada NIK maka mereka tidak bisa membuka tabungan atau rekening ketika tidak ada NIK. NIK ini adalah syarat utamanya, dalam hal ini kami juga masih berusaha apakah ada solusi yang lain,”ungkapnya.

Disinggung mengenai apakah dari 10.355 jiwa ini memang tidak memiliki nomor induk kependudukan apakah memang tidak ada kesesuaian dengan KK mereka. Martini menjawab bahwa, dari 10.355 ini ada berbagai permasalah dari data yang tidak Valid. 

“Contohnya, ada KK lama, dia punya NIK, tapi ada huruf atau angka yang salah, tak mau pihak bank. Kemudian ada yang ganda, misalnya, satu NIK ada yang sampai dua orang,”pungkas Martini. ***07772(yl)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *