Pemkab Toba Pastikan Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan Maksimal, Camat Porsea Berharap agar Masyarakat Sadar Pajak

Kadis Kominfo Lalo H. Simanjuntak, Inspektur Wallen Hutahaean, Camat Porsea Robert Manurun (dari kiri ke kanan) saat memberi pejelasan atas pasien persalinan Laura Nadeak,Jumat (7/8/2020) di Kantor Bupati Kabupaten Toba.

Siasatnusantara – Balige II Terkait pemberitaan di Media Sosial dan di berita tentang adanya salah seorang pasien persalinan Laura Nadeak (23) terlantar akibat tidak diterbitkannya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Camat Porsea Robert Manurung di Rumah Sakit Umum Porsea, karena tidak menyertakan bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba pastikan hal itu tidak benar.

Hal ini disampaikan oleh Kadis Kominfo Lalo H. Simanjuntak bersama dengan Kepala Inspektur Wallen Hutahaean dan Camat Porsea Robert Manurung setelah selesai rapat terkait viralnya pemberitaan tersebut di kantor bupati Kabupaten Toba, Jumat(7/8/2020).

Menurut Camat Porsea Robert Manurung yang terkadang dianggap orang arogan karena ketegasannya ini bahwa tujuannya adalah untuk membina masyarakat supaya sadar membayarkan pajaknya sesuai amanah Undang Undang.

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 10 disebutkan bahwa ” pajak wajib dibayarkan oleh perorangan dan badan yang sifatnya memaksa ” ujar Robert Manurung.

“itu lah sebenarnya tujuan kita, agar masyarakat sadar pajak ” sebut Robert Manurung.

“karena beritanya sudah viral di media sosial, hari itu juga kita ditelepon pimpinan untuk membantu ,namun hingga sore kita tunggu yang bersangkutan tidak datang, jadi apa yang mau saya tanda tangani “sebut Robert bernada bertanya.

Menurut Robert Manurung bahwa setelah di cek di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toba, bahwa Data Base atas nama Laura Nadeak tidak ada,yang ada adalah data Kartu Keluarga (KK) tahun 2017 dengan status pelajar/mahasiswa.

kemudian setelah di cek ternyata data base nya ada di medan dengan status sudah kawin tapi sebagai kepala keluarga, tidak dicantumkan suaminya, sebut Camat Porsea Robert Manurung.

“pun demikian hal tersebut tidak masalah bagi kita, kita tetap melayani ” sebut Robert.

Karena hal inilah kemudian saya sampaikan kepada keluarganya Laura Nadeak yakni Mikael Pasaribu agar menyertakan PBB Mikael Pasaribu dulu karena Laura Nadeak tidak memiliki PBB karena numpang di rumahnya Mikael Pasaribu.

“kalau dia masih numpang belum ada PBB nya, PBB Tulanglah, kalau tidak ada 2020, 2019 lah ” Robert Manurung menyampaikan kepada Mikael Pasaribu.

Namun hal tersebut tidak pernah diterima oleh Robert Manurung.

Camat Porsea berpesan kepada agar masyarakat Porsea agar memenuhi dulu kewajiban untuk kemudian menuntut hak dilayani.

“penuhi dulu kewajiban kita, untuk menuntut hak hak kita dilayani” ujar Robert Manurung.

Lebih lanjut Lalo H. Simanjuntak (Kadis Kominfo) menyampaikan bahwa hal tersebut sudah diselesaikan dengan baik dan pasien atas nama Laura Nadeak telah mendapat pelayanan maksimal dari pihak RSU Porsea.

“setelah kita berkordinasi dengan pihak RSU Porsea, biaya persalinan Laura Nadeak bisa dari jampersal (jaminan pelayanan persalinan) tapi setelah semua syarat administrasi sudah terpenuhi ” ujar Lalo Simanjuntak.

Lebih lanjut Lalo H. Simanjuntak memastikan bahwa pelayan di RSU Porsea tetap berjalan maksimal baik kepada masyarakat yang tidak memiliki BPJS terlebih kepada pasien kurang mampu, tetap akan dilayani pihak RSU Porsea dengan maksimal.
Hal senada juga disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Toba Wallen Hutahaean bahwa setelah adanya pemberitaan yang viral baik di media sosial maupun di pemberitaan pihak inspektorat telah melakukan pengawasan langsung ke RSU Porsea dan Pasien Laura Nadeak.

“setelah kita melakukan pengecekan bagaimana pelayanan RSU Porsea ternyata baik” sebut wallen.

Ini hanya masalah administrasi saja, kita telah berkoordinasi dengan Kepala Desa Simpang Sigura Gura dan Camat Porsea agar segala persyaratan bisa terpenuhi ujar Wallen Hutahaean menjelaskan.

Kadis Kominfo Lalo H. Simanjuntak menerangkan bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh Asisten I Harapan Napitupulu, Kabag Hukum Lukman Siagian, Kabag Ekon Eston Sitohang, Inspektur Wallen Hutahaean,Camat Porsea Robert Manurung, Kominfo dan dari Pihak BPJS. (FP).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *