Sekjen FPDHH : Jika Kotak Kosong Menang, Seluruh Bansos Akan Tetap Disalurkan kepada Masyarakat Humbahas

SOSIALISASI : Ratusan masyarakat Kecamatan Pakkat – Humbahas mengikuti sosialisasi kotak kosong atau kolom kosong yang dilakukan oleh anak rantau Humbahas yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan (FPDHH) di Aula HKBP Pakkat, Kamis (22/10/2020) yang lalu

Siasatnusantar.com – Humbang Hasundutan II Sekretaris Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan (FPDHH) Hendry Lumban Gaol menegaskan program bantuan sosial (Bansos) yang diterima masyarakat Humbang Hasundutan selama ini adalah program pemerintah pusat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sehingga tidak ada alasan Pemkab Humbahas untuk menunda atau mengganti maupun menghapus daftar penerima bantuan secara sepihak.

“Bantuan Bansos yang selama ini diterima masyarakat Humbang Hasundutan adalah program pemerintah pusat yang tertuang dalam Nawacita Presiden Jokowi. Itu bukan program Pemkab Humbang Hasundutan. Pemkab hanya memfasilitasi untuk menyalurkan saja. Jadi, tidak usah takut, itu tidak dapat diubah begitu saja, karena seluruh data penerima Bansos itu dilaporkan secara online ke pemerintah pusat,” kata Hendry Lumban Gaol saat acara sosialisasi kotak kosong atau kolom kosong di Kecamatan Pakkat, Kamis (22/10/2020) lalu.

Hendry yang saat itu didampingi sejumlah anak rantau yang tergabung dalam FPDHH seperti Yanto Sihotang selaku Ketua Dewan Pembina, Wakil Ketua Sadar Sinaga, Manahan Sihotang, Anthoni Pasaribu, Manahan Sihotang dan sejumlah pengurus FPDHH Kabupaten Humbahas menjelaskan, masyarakat tidak usah takut untuk memilih kotak kosong atau kolom kosong pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Karena seluruh Bansos yang mereka terima selama ini akan tetap berjalan jika kotak kosong menang.

“Sekali lagi saya sampaikan, program bantuan Bansos seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasinal (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai, bedah rumah, dan Bansos lainnya merupakan program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan itu diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima Bansos. Jadi itu akan tetap bapak dan ibu terima apabila kotak kosong menang,” sebutnya.

Ditambahkannya, apabila ada oknum Aparatur Sipil Negera (ASN), kepala desa dan perangkat desa maupun pihak lain yang melakukan intimidasi atau pengancaman kepada para penerima Bansos, agar tidak memilih kotak kosong, diharapkan supaya segera melaporkannya kepada FPDHH agar diproses secara hukum, karena itu merupakan sebuah pelanggaran.

“Tidak salah memilih kotak kosong. Pemerintah jelas menjamin. Memilih kotak kosong atau kolom kosong sah dan dilindungi Undang-Undang. Dan apabila kotak kosong menang, akan ada lagi Pilkada di Humbang Hasundutan. Di situlah kita ciptakan demokrasi yang sebenarnya. Kita akan memilih pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Jadi mari kita menangkan kotak kosong, jangan ada golput, supaya Pilkada kita ulang,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, apabila nanti kotak kosong menang, maka pemerintah akan menempatkan pejabat bupati di Humbahas yang diusulkan oleh Gubernur Sumut ke Menteri Dalam Negeri untuk menjalankan tugas kepala daerah sebagaimana mestinya.

“Jika kotak kosong menang, maka Humbang Hasundutan akan dipimpin oleh pejabat bupati yang sudah pasti mengerti dan memahami birokrasi. Selain itu, seluruh pejabat dan ASN akan bekerja dengan nyaman tanpa ada tekanan dan intimidasi dari pimpinannya. Tidak ada lagi nanti istilah “angkat telor” dan “setor menyetor”,” pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi kotak kosong Kecamatan Pakkat dilakukan dengan road show ke beberapa desa di daerah itu dengan mengenderai puluhan kenderaan roda empat dan roda dua yang dilengkapi dengan alat pengeras suara. Acara puncak dipusatkan di Aula HKBP Pakkat yang dihibur artis ibukota Erik Sihotang, dan sejumlah artis lokal lainnya. Acara yang sama juga digelar di Kecamatan Tarabintang, Parlilitan, Sijama Polang dan Onan Ganjang.

Menanggapi hal itu, Kadis Kominfo Humbahas Hotman Hutasoit ketika dikonfirmasi wartawan via selulernya mengaku tidak bisa memberikan keterangan terkait penerima bantuan sosial tersebut. Dia mengarahkan untuk mengkonfirmasi nya dengan dinas terkait yaitu Dinas Sosial. “Lebih bagus sama dia (Kadis Sosial), karena sudah teknis,” ucapnya.

Sementara itu, Kadis Sosial Humbahas Eben Vandeik Simanungkalit ketika dikonfirmasi wartawan via selulernya, Sabtu (24/10/2020) tidak bersedia menjawab saluran telepon. Begitu juga ketika ditanyai melalui aplikasi WhatsApp, juga tidak bersedia memberikan jawaban. Hal yang sama juga sudah dilakukan kepada Sekretarisnya Josefin Samosir dan Kabid Dinsos Daner Panjaitan, juga tidak ada yang bersedia menjawab saluran telepon dan pertanyaan yang dikirim melalui WhatsApp. (*)(Jamespurba)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *