Hasil Konfirmasi Ke Bawaslu Terkait Kasus Dosmar Oloan

Siasatnusantara.com – Humbang Hasundutan IISetelah beredarnya informasi atau pengumuman dari KPU Humbang Hasundutan Media Siasatnusantara melakukan kunjungan langsung ke Bawaslu yang beralamat di Jl.Merdeka Desa Pasaribu, Pasar Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan pada hari Selasa, 26 Januari 2020 guna meyambangi atau mengkonfirmasi langsung ke Wesly Pasaribu selaku ketua Bawaslu Humbang Hasundutan di ruang kantornya.

Beberapa pertanyaan di ajukan wartawan untuk menjawab keluh kesah dari masyarakat terlebih pada pendukung Kolom Kosong (KOKO) Segala bentuk laporan yang disampaikan masyarakat pada Bawaslu itu semua kita tindak lanjuti namun dari beberapa aduan tidak memiliki kriteria seperti Money Politik bahwa sipelapor hanya mendengar isu bukan terlibat dan beberapa laporan di tarik kembali oleh masyarakat karna tidak bisa memberikan bukti yang sah, Imbuh Wesly Pasaribu.

Ketika Wartawan siasatnusantara menyampaikan “Apakah segala bentuk kesalahan dan pelanggaran yang di sampaikan masyarakat ke Bawaslu Humbang Hasundutan bisa dijadikan pedoman untuk memberi diskualifikasi pada paslon?” “Tidak bisa” jawab dari Wesly.

Kasus demi kasus yang dilimpahkan ke Bawaslu dari berbagai kecamatan tentang Politik Uang tidak bisa menjadi pedoman untuk bawaslu melakukan diskualifikasi terhadap Pemenang Pilkada tanpa di barengi aduan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karna tidak mencapai 50% dari jumlah Kecamatan yang ada di Humbang Hasundutan.

Namun patut dikecewakan segala bentuk pelaporan masyarakat sia-sia tanpa ada pelimpahan atau pengaduan pada MK sesuai dengan prosedur yang disampaikan Wesly pada saat wawancara berlangsung.

Syarat untuk penundaan penetapan adalah Pertama (1) apabila proses pelanggaran administrasi masih berproses secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang diduga dilakukan oleh Paslon atau tim paslon dengan bukti yang autentik serta tersebar atau terbukti penyebarannya minimal 50% dari jumlah kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Humbang Hasundutan serta dilaporkan oleh Pelapor ke Bawaslu Provinsi untuk di proses secara administrasi (Perbawaslu 9 thn 2020) dan jika terbukti berpotensi untuk mendiskwalifikasi paslon oleh Bawaslu Provinsi, yg kedua (2) apabila ada Gugatan di MK, dan itupun bisa dilakukan oleh Pemantau pemilihan yg terakreditasi di KPU mengingat di Humbahas hanya diikuti satu paslon (tunggal) untuk perhelatan pilkada 2020, Dalam Peraturan MK (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 4 menyebutkan empat pihak yang menjadi pemohon perkara PHP. Pihak itu antara lain pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, paslon bupati dan wakil bupati, paslon wali kota dan wakil wali kota, serta pemantau pemilihan.
Namun, pemantau pemilihan yang dapat menjadi pemohon sengketa PHP ialah pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU provinsi atau kabupaten/kota sesuai tingkatannya. jadi dapat dikatakan di Humbahas tidak terdapat Gugatan untuk diperkarakan di MK dan terkait laporan dari masyarakat atau pemantau pemilihan ke Bawaslu Humbahas pada dasarnya tdk memiliki kekuatan untuk mendiskwalifikasi atau menunda penetapan Paslon terpilih karena dari hasil kajian tidak memenuhi unsur, baik syarat Formil dan materil serta hasil pembahasan bersama Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan).Imbuhnya

Semoga dengan tindak lanjut yang di lakukan team media siasatnusantara ini bisa menjawab keluh kesah dari masyarakat terkhususnya masyarakat Humbang Hasundutan dan anak rantau Humbang Hasundutan yang ada diluar Sumatera Utara.(JCs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *