Polemik Penertiban KJA, Pemerintah Diminta Perhatikan Azas Kemanusiaan

Siasatnusantara.com – Humbahas || Dalam sebulan terakhir ini, pemerintah dan TNI-Polri/ Forkopimda sedang giat-giatnya dalam melaksanakan penertiban keramba jaring apung (KJA), itu terlihat di beberapa kabupaten yang terletak dipinggiran Danau Toba. Seperti di Kabupaten Simalungun yang beberapa Minggu lalu sedang melaksanakan penertiban keramba jaring apung yang berada di Tigaras, dan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak dan didampingi mantan Bupati Simalungun JR Saragih.

Sejajar dengan itu, keseluruhan Kabupaten yang ada di bantaran Danau Toba pun tidak luput dari penertiban KJA yang dimaksud, Untuk lokasi yang diperuntukkan bagi KJA sudah diatur dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2014, yang mana salah satunya mengatur zonasi pemanfaatan ruang danau. Dalam Perpres tersebut telah ditentukan bahwa penempatan KJA perikanan budidaya adalah zona yang memiliki kedalaman lebih dari 100 meter (Zona A4) dan antara kedalaman 30 – 100 (Zona A.3.2). Saat ini akan dilakukan pengaturan dan penataan jumlah KJA yang sesuai dengan daya tampung dan daya dukung Danau Toba.

Perlu diketahui, hingga sekarang total luasan KJA Danau Toba sebesar 0,4 persen atau 4,66 km2 dari luasan Danau Toba 1156 km2. Nilai ekonomi dari perikanan budidaya KJA Danau Toba sebesar 3,3 Triliun rupiah dengan perkiraan jumlah tenaga kerja sebanyak 12.300 orang (Data GPMT Sumut).

Berangkat dari hal itulah, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diminta agar lebih jeli dalam mengedepankan aspek sosial dengan mengkaji ulang tata cara penertiban KJA secara manusiawi, serta mencegah konflik sosial yang mungkin akan timbul dikemudian hari akibat penertiban KJA tersebut.

M. Padang (50) salah seorang warga Desa Marbun Toruan kec Baktiraja kab Humbang Hasundutan yang juga salah satu pemilik KJA ketika ditemui di kediamannya, Rabu (28/4). Kepada kru media ini dia mengutarakan kegelisahannya sebagai salah satu pemilik KJA yang ikut dalam penertiban nantinya,
“Sebagai warga yang taat pada aturan dan hukum yang berlaku, saya sendiri siap. Namun disamping itu, pemerintah dalam hal ini juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan” ujarnya.

Dirinya juga berharap semoga Pemerintah dapat memberikan solusi terbaik bagi para pemilik KJA yang hanya menggantungkan hidupnya dari beternak ikan di danau Toba,
“Kemarin kita (masyarakat pemilik KJA) sudah menyampaikan aspirasi kami kepada DPRD, Alhamdulillah sudah diterima dan sudah menjadi bahan materi dalam Rakor mereka (DPRD) dengan Pemerintah Kabupaten”, tandasnya.

Padang juga menyebutkan bahwa diantara pemilik KJA sudah mencari ancang-ancang untuk beralih profesi (banting setir)
“Karena jika nantinya penertiban KJA tersebut terlaksana, maka tak ayal kami pun harus memulai aktifitas baru, semisal berdagang, bahkan kuli bangunan sekalipun, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan belum lagi biaya sekolah anak yang sedang kuliah di luar kota, tutupnya dengan mata berkaca-kaca. (AfG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *