Sebelum Lebaran Tiba, Dir Lantas Polda Sumut Sudah Cek Penyekatan Perbatasan Antar Provinsi

Siasatnusantara.com – Medan II Direktur Direktorat Lalulintas Polda Sumut Kombes Pol. Valentino Tatareda melakukan pemantauan terhadap tujuh pos penyekaatan di wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Utara.

“Hari ini memantau dan memeriksa pos perbatasan di Pakpak Bharat- Karo-Aceh Tenggara dan tugu perbatasan Tapteng-Aceh Singkil. Sedangkan sebelumnya memantau pos perbatasan Langkat-Aceh, Labuhanbatu-Riau, Padanglawas-Riau dan Madina-Sumatera Barat,” kata Valentino kepada wartawan, Selasa (11/5) malam.

Pos-pos perbatasan yang ada Dia telah dilakukan pemeriksaan sejak 6 Mei hingga menjelang lebaran Tahun 2021 “Ini hari terakhir saya memantau pos-pos perbatasan. Saya selalu ingatkan anggota yang bertugas benar-benar melaksanakan tugasnya. Jangan sampai melakukan negosiasi dengan pemudik, apalagi pungli ke pemudik,” tambahnya.

Valentino rutin memberikan semangat dan perlengkapan penunjang di Pos Pam kepada petugas, seperti rompi Lantas, senter dan bantuan logistik untuk membantu pelaksaan tugas di lapangan agar tidak mengalami kendala. 

“Sampaikan kepada masyarakat dengan tegas terkait aturan, namun tetap kedepankan senyum, sapa, salam pada saat pemeriksaan dan memutar balikan kendaraan yang berniat mudik,” ujarnya.

Penjelasan Valentino, hingga Selasa (11/5) malam, kendaraan yang diputar balik mencapai 3.498, terdiri kendaraan roda dua 852 unit, mobil penumpang 1.674, bus 387,  mobil barang 455 dan kendaraan khusus (Ransus) 130.

Penyekatan ini dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah melaui Satgas Penanganan Covid-19 yang menerbitkan SE No. 13 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri, dan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 selama Ramadhan dan Lebaran.

Untuk itu, mobilisasi masyarakat menjelang lebaran Tahun 2021 harus dibatasi dengan penyekatan. “Namun kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa tidak semua kendaraan diputar balik, seperti angkutan cargo/barang dan melayani masyarakat yang melakukan kegiatan non mudik,” ujarnya.

Ia menyontohkan, perjalanan dinas dengan melengkapi surat tugas, mengunjungi keluarga sakit, kemalangan, keperluan berobat ibu hamil, melahirkan dan pelayanan kesehatan darurat, dengan satu pendamping.

Valentino mengungkapkan alasannya melakukan penyekatan demi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Adapun terkait sejumlah wilayah aglomerasi yang dapat pengecualian, yakni kabupaten/kota berdekatan yang mendapat izin melakukan pergerakan, namun dibatalkan, menurut Valentino, semua itu juga bertujuan memutus rantai penyebaran Covid-19.(Binsar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *