Siasatnusantara.com-Medan, Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Indra Darmawan Irianto cepat tanggap Pengaduan Masyarakat (Dumas) presisi pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polrestabes Medan, Jalan HM Said Medan, Senin (11/4/2022).
Agung salah satu wartawan harian di Medan, berterimakasih atas layanan lantas Polrestabes Medan di bidang pembuatan SIM yang transparan, tertib, serta WBK (Wawasan bebas Korupsi) dan bebas calo.
Salut atas kinerja Dirlantas Poldasu Kombes Indra Darmawan Irianto yang humanis terhadap media. Dan sangat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat”, ucap Agung.
Menurut Agung, tidak hanya mengawal pembuatan SIM saja, baru-baru ini Dirlantas Kombes Indra juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti melaksanakan Gebyar Vaksinasi Presisi, menggelar Operasi Keselamatan Toba dan lainnya.
“Alhamdulillah, semua kegiatan berjalan tertib dan lancar dan tidak ada kendala apapun”, ungkap Kombes Indra. (M2)
Siasatnusantara.com – Pemerintah memastikan akan memberikan Tunjangan hari raya atau THR kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Biasanya, THR PNS ini diberikan kepada para PNS sebelum hari raya keagamaan seperti Idul Fitri.
Pada skema pencairan THR PNS pada tahun 2021 lalu diberikan secara bertahap. Pencairan pertama pada H-10 hingga H-5 Idul Fitri.
Tentunya kepastian soal pencairan THR ini memang dinanti para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS ketika memasuki bulan Ramadhan, terlebih saat mendekati Lebaran Idul Fitri.
Rencana pembayaran THR PNS ini tertuang dalam Pasal 11 Angka 14 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau UU APBN 2022. Selain uang tunjangan, pemerintah juga bakal menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 PNS.
Lantas, kapan pastinya THR Lebaran 2022 tersebut akan diterima oleh para PNS?
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, rencananya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan mengumumkan terkait pencairan THR PNS tahun 2022 besok Sabtu, 16 April 2022.
“Besok Menkeu rencana akan sampaikan ke publik,” kata Yustinus, Jumat (15/4/2022).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan THR PNS tahun 2022 ini nantinya akan termasuk pembayaran tunjangan kinerja (tukin) sebesar 50 persen.
Pembayaran THR PNS 2022 plus tukin 50 persen ini kembali digelontorkan oleh pemerintah, setelah selama 2 tahun masa pandemi Covid-19 para abdi negara hanya bisa menerima THR berupa gaji pokok, minus tunjangan kinerja.
Tak hanya aparatur sipil negara (ASN), bonus tersebut juga bakal diberikan kepada seluruh anggota TNI/Polri dan pensiunan PNS.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
THR PNS dan Gaji ke-13 Segera Cair, Berapa Besarannya?
Sebelumnya, Tunjangan hari raya atau THR PNS dan gaji ke-13 pada Lebaran 2022 ini dipastikan akan digelontorkan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
THR PNS 2022 tersebut nantinya akan termasuk pembayaran tunjangan kinerja (tukin) sebesar 50 persen. Hal tersebut disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pada 13 April 2022 saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh PNS, TNI/Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun, dan pejabat negara,” kata Jokowi, dikutip Jumat (15/4/2022).
“Serta tambahan tunjangan kinerja 50 persen untuk ASN, TNI/Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja,” lanjut dia.
Jokowi menuturkan, THR PNS 2022 dan gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan daerah dalam menangani pandemi Covid-19. Diharapkan uang bonus ini bakal menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Lantas berapa besaran THR dan Gaji ke-13 PNS yang akan cair pada Lebaran 2022 ini?
Besaran gaji pokok PNS sendiri berbeda-beda, tergantung jenis golongannya. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Berikut rinciannya:
PNS Golongan I
Ia) Rp 1.560.800 sampai dengan Rp 2.335.800
Ib) Rp 1.704.500 sampai dengan Rp 2.472.900
Ic) Rp 1.776.600 sampai dengan Rp 2.577.500
Id) Rp 1.851.800 sampai dengan Rp 2.686.500
PNS Golongan II
IIa) Rp 2.022.200 sampai dengan Rp 3.373.600
IIb) Rp 2.208.400 sampai dengan Rp 3.516.300
IIc) Rp 2.301.800 sampai dengan Rp 3.665.000
IId) Rp 2.399.200 sampai dengan Rp 3.820.000
PNS golongan III
IIIa) Rp 2.579.400 sampai dengan Rp 4.236.400
IIIb) Rp 2.688.500 sampai dengan Rp 4.415.600
IIIc) Rp 2.802.300 sampai dengan Rp 4.602.400
IIId) Rp 2.920.800 sampai dengan Rp 4.797.000
PNS golongan IV
IVa) Rp 3.044.300 sampai dengan Rp 5 juta
IVb) Rp 3.173.100 sampai dengan Rp 5.211.500
IVc) Rp3.307.300 sampai dengan Rp 5.431.900
IVd) Rp 3.447.200 sampai dengan Rp 5.661.700
IVe) Rp 3.593.100 sampai dengan Rp 5.901.200
Tunjangan Melekat
Sementara untuk tunjangan melekat, nilainya juga bervariasi tergantung pada golongan. Ini rinciannya:
1. Tunjangan Suami/Istri
Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977, PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokok.
2. Tunjangan Anak
Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak.
3. Tunjangan Makan
Ini diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.
Regulasi tersebut mengatur PNS golongan I dan II mendapat uang makan Rp 35 ribu per hari, Golongan III Rp 37 ribu per hari dan Golongan IV Rp 41 ribu per hari.
4. Tunjangan Jabatan
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besaran terendah tunjangan jabatan PNS Rp 360 ribu per bulan untuk eselon VA. Kemudian, Rp 490 ribu untuk IVB, Rp 540 ribu untuk IVAA, Rp 1,26 juta untuk IIIA, dan Rp 5,5 juta untuk eselon IA.
5. Tunjangan Umum
Menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besaran yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp 190 ribu, Golongan III Rp 185 ribu, Golongan II Rp 180 ribu, dan Golongan I Rp175 ribu.
Besaran Gaji ke-13 PNS
Sedangkan untuk besaran gaji ke-13 PNS, berikut gambaran besarannya yang sudah cair pada 2021 lalu:
Pimpinan dan Anggota Lembaga Struktural
– Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain Rp9.592.000
– Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain Rp8.793.000
– Sekretaris atau dengan sebutan lain Rp 7.993.000
– Anggota Rp 7.993.000
Gaji ke-13 PNS atau pejabat setara eselon:
Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Rp 9.592.000
Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Rp 7.342.000
Eselon III/Pejabat Administrator Rp 5.352.000Eselon IV/Jabatan Pengawas Rp 5.242.000
Pegawai non-PNS pada LNS atau pegawai lainnya non-PNS dengan jenjang pendidikan:
Siasatnusantara.com||Sumut Persiapan Operasi (Ops) Ketupat tahun 2022, Ditlantas Polda Sumut melaksanakan survey awal di Jalan Payabungan-Kota Nopan . Itu dilakukan untuk mengecek dan mendata langsung sarana dan prasarana ruas jalan Lintas agar aman digunakan pengguna jalan saat masa libur Idul Fitri 2022.
Pelaksanaan tersebut diatas llangsung dipimpin Ditlantas Polda Sumut Kombes Pol. Indra Darmawan Irianton SIK, M. Sc. didampingi oleh Kasat Lantas Polres Madina serta Dishun Kab Madina dan PPL 2.3.
Tim melakukan pengecekan kondisi Jalan yang Longsor sedang dalam perbaikan dan pengecekan Pos Pam, Selasa (14/4/22).
“Hari ini kami melakukan Survey awal di Payabungan –Kotanopan untuk melihat dan mengecek secara langsung kondisi jalan yang longsor yang akan dalam progres perbaikan”, kata Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Indra Darmawan Irianto, sambil menambahkan.
“Selain mengecek kondisi ruas jalan Payabungan – Kotanopan, Kami juga melakukan survey ke tempat Pos Pam (tempat istirahat). ,”.
Dirlantas menambahkan, survey dilakukan untuk mengatisipasi kecelakaan saat lebaran.
“Survey jalan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi riil dilapangan dalam rangka mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas kendaraan pada libur Idul Fitri 2022 sehingga meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak,” tandasnya , Kamis (14/4/2022)
Indra Darmawan menegaskan, hasil survey akan dijadikan pertimbangan untuk evaluasi awal dalam rapat bersama nanti. Dan berharap akan menjadi perhatian bagi masyarakat dan Kepolisian, khususnya saat operasi ketupat. Karena operasi ketupat bersifat operasi kemanusiaan yaitu pemeliharaan kamseltibcarlantas.
Kegiatan survey dan pengecekan jalan yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Sumut, merupakan salah satu bentuk kesiapan Polda Sumut dalam pengamanan arus mudik maupun arus balik para pemudik pada Lebaran tahun 2022. (Pantun)
Siasatnusantara.com||Asahan, Berbuka menjadi momen yang ditunggu umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa. Momen buka puasa tentu akan menjadi lebih menyenangkan jika dilakukan bersama orang-orang terdekat.
Saat bulan Ramadan, banyak yang memanfaatkan momen buka puasa bersama. Mungkin hampir setiap kelompok dari berbagai lapisan masyarakat, baik tua maupun muda, melakukan buka puasa bersama untuk memperkuat tali silaturahm
Selain itu, buka puasa bersama dapat membentuk rasa kebersamaan dan menjalin komunikasi dengan orang-orang terdekat dan tercinta ataupun dengan yang lainnya
Salah satu contoh yang melakukan moment buka puasa bersama yakni Staf Khusus Menkumham Bane Raja Manalu, beliau buka puasa bersama dengan masyarakat Kabupaten Asahan
Acara buka puasa bersama ini diselenggarakan di Desa Siapung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan , pada Kamis (14/April) kemarin
Selain masyarakat turut hadir dalam acara buka puasa bersama tersebut diantaranya yakni Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asahan, Rosmansyah, anggota DPRD Asahan Nur Anisah Pulungan, Kepala Desa Siapung Jaya, Rambe dan Kepala Desa Simpang Empat, Yafit Ham.
Dalam kata sambutannya Bane Raja Manalu, mengucapkan terima kasih atas antusias masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat menghadiri acara buka puasa bersama.
“Buka puasa bersama ini merupakan bagian dari silaturahmi yang diharapkan,semoga dapat berlanjut” Harap Bane diawal acara.
Selanjutnya Bane menjelaskan kepada masyarakat, agar semakin meningkatnya perekonomian masyarakat, dapat dilakukan melalui Kekayaan Intelektual (KI) Di mana Kabupaten Asahan ini memiliki segudang Kekayaan Intelektual, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya.
“Selasa kemarin Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, datang ke Medan, dalam rangka melaksanakan sosialiasi Kekayaan Intelektual kepada para kepala daerah, pelaku UMKM dan pelaku industri kreatif di Sumatera Utara ini Pada moment acara tersebut, saya bertemu dengan pak Bupati Asahan, Disitu kami juga membicarakan soal agar daerah itu dapat meningkat perekonomian masyarakatnya dapat dilakukan melalui kekayaan intelektual. Disitu saya katakan ke Pak Bupati, bahwa kekayaan itu dapat diraih, tidak harus berdagang, sebab kekayaan intelektual banyak yang dapat manfaatkan untuk meningkatkan perekonomian”
Kemudian lanjut Alumni Universitas Indonesia ini, Salah satu contoh Tari-tarian khas Kabupaten Asahan, ini merupakan bagian kekayaan intelektual. Apalagi di zaman digital saat ini, bisa mendatangkan keuntungan guna semakin meningkatnya pendapatan masyarakat.Tukasnya
Kemudian Bane Raja Manalu mengunjungi para pelaku UMKM pengrajin batu bata di Desa Suka Dame Barat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.
Saat disana ,para pengrajin batu bata mengeluh terkait sulitnya mendapatkan jangkos sawit, yang mana diketahui jangkos sawit ini diperlukan sebagai bahan baku utama untuk pembakaran batu bata.
Dimana masyarakat diwilayah itu nengharapkan agar Bane, campur tangan, terkait mereka sulit untuk membeli jangkos, sehingga dengan keikut sertaan Bane dengan mereka, mendapat kemudahan bagi mereka untuk membeli jangkos dari Pihak PTPN III.
Selanjutnya, Bane Raja Manalu diundang masyarakat Desa Silau Maraja Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan.Yang mana masyarakatnya disana dominaai penduduknya dengan mata pencarianya Petani. Dan mereka mengeluhkan terkait bendungan sungai Dambali sering jebol.
Dapat kita ketahui bahwa bendungan tersebut merupakan Akses jalur utama pengairan air irigasi,seluas 350 hektar,untuk lahan pertanian masyarakat.
Sehingga masyarakat disana berharap, wa campur tangan Bane Raja Manalu untuk melakukan lobi kepada pemerintah Kabupaten setempat agar dipercepatnya perbaikan tanggul irigasi yang jebol. Harap Masyarakat disana ke Bane. (Deni.S)
Siasatnusantara.com – Jakarta || Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengutamakan keselamatan masyarakat selama perjalanan mudik Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriyah. Kepala Negara tidak ingin terjadi lonjakan kasus Covid-19 usai Hari Raya.
“Yang terpenting, pemerintah selalu meletakkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, baik keselamatan selama perjalanan mudik maupun keselamatan kesehatan kita. Sekali lagi jangan sampai ada lonjakan kasus yang tak terkendali setelah kita merayakan Hari Raya,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 14 April 2022.
Berdasarkan laporan yang diterima, diperkirakan ada 23 juta mobil pribadi dan 17 juta sepeda motor yang akan melakukan perjalanan mudik di Pulau Jawa. Untuk itu, pemerintah akan melakukan pengaturan-pengaturan perjalanan mudik secara terperinci agar perjalanan mudik dapat berlangsung dengan lancar dan penuh kegembiraan.
“Pemerintah, kita semua, tentu sangat menginginkan perjalanan mudik berlangsung lancar dan penuh kegembiraan,” ungkapnya.
Presiden pun mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan mudik berlangsung.
“Kita harus tetap waspada. Jangan sampai perjalanan mudik justru memicu munculnya gelombang baru penularan Covid-19,” tutur Presiden.
Siasatnusantara.com – Jakarta || Presiden Joko Widodo telah menandatangani aturan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ASN Daerah, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Pejabat Negara. Dalam aturan tersebut, ASN, TNI, & Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja juga mendapatkan tambahan komponen THR berupa tunjangan kinerja sebesar 50 persen.
“Pada 13 April 2022, saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN Daerah, Pensiunan, Penerima Pensiun & Pejabat Negara serta tambahan tunjangan kinerja 50 persen untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja,” ucap Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 14 April 2022.
Menurut Presiden Jokowi, kebijakan tersebut diambil pemerintah sebagai wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.
“Serta diharapkan menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Presiden mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Kepala Daerah untuk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Siasatnusantara.com – Jakarta || Presiden Joko Widodo telah menandatangani aturan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ASN Daerah, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Pejabat Negara. Dalam aturan tersebut, ASN, TNI, & Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja juga mendapatkan tambahan komponen THR berupa tunjangan kinerja sebesar 50 persen.
“Pada 13 April 2022, saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN Daerah, Pensiunan, Penerima Pensiun & Pejabat Negara serta tambahan tunjangan kinerja 50 persen untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja,” ucap Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 14 April 2022.
Menurut Presiden Jokowi, kebijakan tersebut diambil pemerintah sebagai wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.
“Serta diharapkan menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Presiden mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Kepala Daerah untuk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Siasatnusantara.com – Jakarta || Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Rektor Monash University Indonesia Prof. Andrew MacIntyre di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 14 April 2022. Prof. Andrew MacIntyre datang bersama dengan Wakil Rektor Monash University, Prof. Margaret Gardner, dan Chief Operating Officer Monash University Indonesia, Tantia Dian Permata Indah.
“Kami mengadakan pertemuan yang sangat positif dengan Presiden, kami mendapat dorongan yang sangat kuat dan dia berbicara dengan sangat antusias tentang kemajuan yang telah kami capai,” ujar Prof. Andrew MacIntyre dalam keterangannya selepas pertemuan.
Prof. Andrew MacIntyre mengatakan bahwa salah satu poin penting yang ia tekankan dalam diskusi dengan Presiden adalah pentingnya kemitraan dengan universitas-universitas Indonesia lainnya, dengan perusahaan-perusahaan Indonesia, dan dengan instansi pemerintah Indonesia di semua tingkatan.
“Karena tujuan bersama kita semua adalah berkontribusi untuk kesuksesan Indonesia,” imbuhnya.
Prof. Margaret Gardner menambahkan bahwa pihaknya merasa senang bisa bertemu dengan Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi telah menjadi pendukung besar bagi perluasan pendidikan tinggi di Indonesia. Ia pun mengucapkan terima kasih atas dukungan Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia untuk Monash University Indonesia menjadi universitas asing pertama di Indonesia.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan Presiden dan dukungan pemerintah Indonesia untuk Monash University Indonesia menjadi universitas asing pertama di Indonesia, dan kami berdiskusi dengannya tentang rencana masa depan dan bagaimana kami akan berkontribusi untuk Indonesia,” ujar Prof. Margaret Gardner.
Sementara itu, Chief Operating Officer Monash University Indonesia, Tantia Dian Permata Indah menambahkan bahwa di dalam pembicaraan, Presiden Jokowi juga mengharapkan kontribusi Monash untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi digital.
“Hal itu menjadi salah satu tujuan utama kami sebagai Monash University Indonesia untuk mewujudkan tantangan tersebut dan sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah,” ujar Tantia.
Siasatnusantara.com|| Pematangsiantar, Dalam rangka bulan suci Ramadhan;,serta dimasa Pandemi Covid 19, Polres Kota Pematang Siantar melalui Sat Pas Lantas, berbagi takjil kepada masyarakat pengguna jalan.
Kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat tersebut, dipimpin langsung oleh Kanit Regident Polresta Pematang Ipda M.Faizal STrK.
Kegiatan itu dilaksanakan tepatnya di depan kantor Sat Pas Polres Pematang Siantar Jalan Sutomo Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kodya Pematang Siantar , pada Jumat (08/April) lalu.
Tampak terlihat dilokasi kegiatan Kanit Regident Ipda Muhammad Faizal, STrK, didampingi oleh beberapa orang personil Lantas, dengan semangat membagi bagikan beragam menu takjil kepada masyarakat. (lebih…)
Siasatnusantara.com – Jakarta || Presiden Joko Widodo menyambut baik kerja sama yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi Indonesia Investment Authority (INA) dengan PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya-PT Waskita Toll Road yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian induk. Menurut Presiden, apa yang dilakukan oleh INA merupakan sebuah alternatif skema pembiayaan baru dan diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dari investor domestik maupun asing.
“Hari ini saya sangat senang, telurnya pecah. Sudah ditandatangani tadi nilainya kurang lebih Rp39 triliun lebih. Ini akan memberikan efek kepercayaan, _trust_, dari domestik maupun dari internasional terhadap cara-cara pengelolaan keuangan kita, manajemen yang kita harapkan nanti _governance_ yang ada di INA, tata kelola yang ada di INA, betul-betul memang bisa menumbuhkan sebuah _trust_, kepercayaan dari internasional maupun domestik,” ujar Presiden dalam sambutannya di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 14 April 2022.
Dalam sambutannya, Presiden juga menegaskan betapa pentingnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain. Jika sebelumnya Indonesia hanya mampu membangun 780 kilometer jalan tol dalam waktu 40 tahun, maka mulai tahun 2014 pemerintah mendorong percepatan pembangunan jalan tol, baik di Trans-Jawa, Trans-Sumatera, serta beberapa di Kalimantan dan Sulawesi.
“Pak Menteri PU sudah berapa kilometer yang dibangun dan tujuh tahun ini? 1.900 kilometer. Yang sebelumnya 40 tahun 780 kilometer. Apa yang berbeda dari situ? Saya lihat problemnya adalah selalu pembiayaan, tidak mencari alternatif-alternatif pembiayaan, ketergantungan pada APBN, ketergantungan pada keuangan yang dimiliki oleh BUMN-BUMN kita, atau diserahkan kepada swasta yang juga ternyata dalam sekian tahun juga tidak berjalan dengan baik,” jelasnya.
Kerja sama investasi yang dilakukan oleh INA dengan Hutama Karya dan Waskita Karya mencakup investasi pada proyek di jalan tol Trans-Sumatera dan jalan tol Trans-Jawa. Presiden merasa senang dengan adanya kerja sama tersebut terutama mengingat kebutuhan anggaran untuk merampungkan jalan tol Trans-Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh sejauh 2.900 kilometer sangat besar.
“Kebutuhan anggarannya berapa? Gede sekali. Dan saya senang hitung-hitungan terakhir yang Bakauheni sampai Terbanggi Besar, Terbanggi Besar sampai ke Kayu Agung, IRR-nya _(internal rate of return)_ sudah mencapai, mungkin 9 sampai 10 (persen), betul Pak Ridha? Dan yang di Jawa kalau di Jawa biasanya 12, 13 (persen) sudah pasti dapat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara memandang bahwa kombinasi investasi di jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera bisa diterima secara bisnis oleh INA. Presiden berharap, skema dan model pembiayaan serupa akan terus dikembangkan sehingga kepercayaan investor akan tumbuh dan makin banyak investor yang berinvestasi lewat INA.
“Kepercayaan itu akan muncul setelah telur ini pecah. Insyaallah akan makin besar investor-investor yang akan masuk ke Indonesia lewat INA, bukan hanya jalan tol tetapi untuk proyek-proyek besar yang memberikan efek ekonomi terhadap negara kita,” ucapnya.
Dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa momen penandatanganan kerja sama ini menandai tahapan baru peran lembaga pengelola investasi INA dalam upayanya tidak hanya menarik investasi dan pembiayaan dari luar negeri dalam bentuk ekuitas, namun juga untuk menanamkan dana investasi itu di dalam proyek-proyek yang sangat strategis secara nasional.
“Penandatangan perjanjian induk antara lembaga pengelola investasi atau INA dengan PT Hutama Karya dan konfirmasi dimulainya transaksi dengan Waskita Toll Road merupakan suatu realisasi pembiayaan yang sifatnya inovatif di mana sumber pembiayaan merupakan suatu skema baru di dalam rangka kita dapat terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol di Indonesia, dengan mengikutsertakan investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui INA,” ujar Sri.
Sementara itu, Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah mengatakan bahwa kerja sama investasi dengan Hutama Karya dan Waskita Karya ini disiapkan selama kurang lebih satu tahun. Ke depannya, lanjut Ridha, INA akan terus melakukan kerja sama investasi lainnya di berbagai sektor.
“Rencana untuk tahun 2022 ke depan ini memang masih banyak buat INA ya. Jadi salah satunya di jalan tol ini. Lalu kami juga akan ada rencana untuk melakukan kerja sama di pelabuhan, lalu juga di geotermal, dan di _healthcare_, dan beberapa proyek lainnya. Jadi kelihatannya tahun ini mungkin akan ada beberapa proyek yang bisa kita investasikan untuk supaya juga bisa membantu pembangunan Indonesia secara _sustainable_,” ungkap Ridha.
Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, dan Direktur Utama Waskita Toll Road Septiawan Andri Purwanto.
Siasatnusantara.com-Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memastikan faktor keamanan dan kesehatan masyarakat yang melakukan mudik Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tahun 2022.
Instruksi tersebut disampaikan Sigit dalam rapat koordinasi lintas sektoral persiapan menghadapi Idul Fitri 1443 Hijriah di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/4).
“Ini tentu harus disiapkan bagaimana mudik bisa berjalan secara lancar, aman, namun disisi lain bagaimana Pandemi Covid-19 yang saat ini belum selesai bisa dikendalikan,” kata Sigit dalam rapat koordinasi lintas sektoral tersebut.
Kepastian untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan mudik ini, kata Sigit juga menindaklanjuti dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama bagi masyarakat untuk melakukan mudik pada tahun ini.
Sigit menekankan, berdasarkan survei dari Kemenhub, warga yang akan mudik pada tahun ini mencapai 85 juta orang. Sebab itu, segala sesuatu harus dipersiapkan dan diantisipasi dengan baik dan matang.
Demi semakin meyakinkan masyarakat memiliki kekebalan atau imunitas terhadap Covid-19 saat mudik Lebaran, Sigit meminta kepada seluruh jajarannya di wilayah mengoptimalkan pelaksanaan akselerasi percepatan vaksinasi booster.
“Pak Presiden memerintahkan untuk memberikan bekal imunitas terhadap masyarakat yang mudik dengan berbagai macam strategi vaksinasi khususnya di wilayah Jabodetabek. Harapan kita untuk vaksinasi booster ini sampai tanggal 25 April bisa sampai 50 persen. Kita masih punya waktu 12 hari. Sehingga saya harapkan bagaimana kemudian rekan-rekan melakukan strategi-strategi yang saat ini menjadi favorit masyarakat,” ujar Sigit.
Sigit juga mengingatkan soal percepatan melakukan vaksinasi terhadap kelompok lanjut usia (lansia). Mengingat, masyarakat yang mudik ke lokasi tujuan akan mengunjungi keluarga dan orangtuanya di kampung halamannya. Sebab itu, Sigit menaruh perhatian lebih kepada akselerasi vaksinasi terhadap lansia.
“Alhamdulilah vaksinasi lansia dengan target 60 persen, tiga wilayah sudah melampaui yaitu Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk Jawa Timur dan Lampung kita harapkan bisa mengejar ketertinggalan dalam waktu 12 hari,” ucap eks Kabareskrim Polri itu.
Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, dalam memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat saat mudik, kepolisian akan mendirikan tiga pos, yakni pengamanan, pelayanan dan terpadu. Selain memastikan keamanan, pos tersebut juga bertugas melakukan skrining kepada para pemudik yang belum mendapatkan kelengkapan vaksin.
“Sehingga masyarakat yang mudik belum ikuti vaksinasi kemudian bisa vaksin di pos ini. Dimana kita harapkan kita bisa melaksanakan semaksimal mungkin. Disamping bisa mengurai kemacetan tapi juga melaksanakan percepatan vaksinasi,” tutur mantan Kapolda Banten tersebut.
Sigit menyatakan, penguatan pemanfaatan tiga pos tersebut diharapkan terlaksana di objek wisata, jalan tol, Rest Area, jalur arteri, pelabuhan, stasiun, terminal dan bandar udara. Dimana, lokasi-lokasi tersebut yang akan dipadati oleh masyarakat ketika arus mudik dan arus balik Lebaran.
Tak hanya itu, Sigit juga meminta kepada jajarannya untuk mengantisipasi 23 titik pintu tol yang berpotensi terjadinya kemacetan ketika arus mudik dan arus balik Lebaran.
“Ada 23 Gate Tol rawan kepadatan. Banten ada dua, Polda Metro Jaya ada dua, Jawa Barat ada tujuh, Jawa Tengah ada enam dan Jawa Timur ada enam. Kemudian ada enam titik Bottleneck akan kita hadapi. Pada saat kendaraan meningkat jadi masalah dari empat lajur menjadi dua lajur,” jelas Sigit.
Sementara itu, Sigit memaparkan bahwa, jajaran Kepolisian telah menyiapkan beberapa strategi kebijakan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi dan mengurai terjadinya kemacetan lalu lintas. Diantaranya, contraflow, one way dan diskresi lainnya sesuai dengan perkembangan situasi serta kondisi dilapangan.
“Beberapa prediksi puncak kemacetan kita lihat dimulai dari cuti, kecenderungan kepadatan mulai dari H-4 dan puncaknya H-3 dan H-2. Pada H-1 tetap ada tapi tidak sepadat tanggal 29 dan 30 April. Pada saat arus balik mulai H+3 dan puncaknya H+4 dan H+5. Tanggal ini kita semua harus bekerja keras,” ungkap Sigit.
Aparat kepolisian juga telah menetapkan jadwal penerapan one way saat arus mudik dan arus balik di Tol Jakarta-Cikampek hingga Kalikangkung. Untuk arus mudik dilaksanakan sejak Kamis 28 April hingga Minggu 1 Mei. Sedangkan, arus balik, tanggal 6 hingga 8 Mei.
“Ini tolong disosialisasikan untuk mengurai potensi kemacetan yang terjadi,” kata Sigit.
Tak hanya jalur darat, Sigit juga meminta jajarannya melakukan antisipasi dan strategi di titik-titik penyeberangan seperti Pelabuhan, Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.
Disamping itu, Sigit menjelaskan, segala upaya dan antisipasi harus dilakukan dengan bersinergi bersama seluruh lintas stakeholder terkait lainnya. Sehingga, masyarakat dapat lebih aman dan nyaman saat menjalani mudik.
“Bagaimana sinergitas mengisi ruang-ruang sesuai tugas pokok masing-masing. Sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat yang akan mudik. Namun mereka tetap sehat dan masalah bisa teratasi,” ujar Sigit.
Sebagai penutup, tak lupa, Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap melakukan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketika melakukan perjalanan arus mudik maupun arus balik Lebaran tahun ini.